Kompas.com - 07/12/2019, 17:41 WIB
Presiden Joko Widodo membukaKongres 2 Projo di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (7/12/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo membukaKongres 2 Projo di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (7/12/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan, pihaknya mendukung keinginan Presiden Joko Widodo yang hanya ingin menjabat untuk dua periode sesuai konstitusi yang berlaku saat ini.

Kendati demikian, ia juga menegaskan bahwa Projo tak keberatan jika Jokowi menjabat lebih dari dua periode.

Hal itu disampaikan Budi Arie saat membuka Kongres 2 Projo di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (7/12/2019). Acara tersebut turut dihadiri dan dibuka oleh Presiden Jokowi.

"Soal masa jabatan Presiden, kami juga mendukung penuh keinginan Bapak Jokowi untuk hanya dua periode. Walaupun dalam hati kecil kami, jangankan tiga periode, lima periode juga kami mau," kata Budi Arie dalam sambutannya.

Baca juga: Duduk Perkara Usulan Penambahan Masa Jabatan Presiden Jadi 3 Periode

Pernyataan Budi Arie itu langsung disambut riuh dan sorak sorai seluruh anggota Projo yang hadir.

Dalam kesempatan itu, Budi Arie juga menegaskan Projo mendukung Presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat, bukan melalui MPR. Ia keberatan dengan sejumlah pihak yang mengusulkan pilpres tak langsung.

"Pemilihan presiden dipilih lembaga tinggi negara betul-betul merampas kebebasan rakyat. Itu sama saja menghina Pak Jokowi sebagai pemimpin rakyat dan menghina kita semua," kata Budi Arie.

Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan ia tak setuju dengan usul masa jabatan Presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Ia pun curiga pihak yang mengusulkan wacana itu justru ingin menjerumuskannya.

"Kalau ada yang usulkan itu ada tiga (motif) menurut saya: ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/11/2019).

Baca juga: Fadli Zon: Jokowi Sudah Tolak Presiden 3 Periode, Perdebatan Sebaiknya Dihentikan

Jokowi menegaskan sejak awal ia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi.

Sehingga, saat ada wacana untuk mengamandemen UUD 1945, Jokowi sudah menekankan agar tak melebar dari persoalan haluan negara.

Adapun usul masa jabatan Presiden tiga periode ini pertama kali disuarakan oleh Fraksi Nasdem, salah satu parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Nama 53 Personel KRI Nangala-402 yang Hilang di Utara Bali

Daftar Nama 53 Personel KRI Nangala-402 yang Hilang di Utara Bali

Nasional
Dewas Sudah Terima Laporan Dugaan Pemerasan oleh Penyidik KPK

Dewas Sudah Terima Laporan Dugaan Pemerasan oleh Penyidik KPK

Nasional
Kronologi Hilangnya Kapal Selam Nanggala-402 di Utara Bali

Kronologi Hilangnya Kapal Selam Nanggala-402 di Utara Bali

Nasional
Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Nasional
Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Nasional
Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Nasional
Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Nasional
Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Nasional
India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Nasional
Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Nasional
Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Nasional
Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Nasional
Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X