JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menolak wacana perubahan masa jabatan Presiden.
Dia menilai pernyataan itu merupakan penegasan untuk mengakhiri polemik tentang wacana perubahan masa jabatan Presiden.
"Saya pikir apa yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi itu harus kita apresiasi. Saya kira itu suatu pernyataan yang menenangkan dan sangat bijak dari beliau. Saya sangat hargai," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).
"Jadi dengan adanya pernyataan beliau yang menolak itu artinya ini adalah closing lah dari diskursus wacana Presiden tiga periode. Saya sangat hormati apa yang disampaikan Pak Jokowi," lanjut Fadli.
Baca juga: Politisi PDI-P Minta Jokowi Hati-hati Tanggapi Masa Jabatan Presiden 3 Periode
Ia menilai, Jokowi tampak tersudutkan dengan isu tersebut. Menurutnya, isu masa jabatan presiden 3 periode juga bukan atas keinginan Jokowi sendiri.
Sehingga, jika isu ini terus berkembang dan menjadi liar justru akan membahayakan iklim demokrasi.
"Saya yakin ini bukan datang dari Presiden. Dan dengan pernyataan Presiden seharusnya berhenti sampai di sini. Jangan diperpanjang lagi. Artinya Presiden sendiri menyampaikan bahwa agaknya isu itu memojokkan beliau," tambah Fadli.
Dalam rencana amendemen terbatas UUD 1945 terungkap berbagai pendapat dari masyarakat terkait perubahan masa jabatan presiden.
Ada yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi delapan tahun dalam satu periode.
Baca juga: Wasekjen Demokrat: Jokowi Sudah Benar Tolak Masa Jabatan 3 Periode
Ada pula yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi empat tahun dan bisa dipilih sebanyak tiga kali. Usul lainnya, masa jabatan presiden menjadi lima tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak tiga kali.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, usul penambahan masa jabatan presiden didorong oleh Fraksi Nasdem.
Sementara itu, Presiden Jokowi kemudian menegaskan, tak setuju dengan usul masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode.
Ia pun merasa curiga pihak yang mengusulkan wacana itu justru ingin menjerumuskannya.
"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).
Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya meminta Presiden Jokowi tak berlebihan dalam menanggapi usulan masa jabatan presiden 3 periode. Menurutnya, itu adalah aspirasi publik dan tak berkaitan dengan urusan personal Jokowi.
"Itu tidak terkait pribadi Pak Jokowi. Itu adalah aspirasi masyarakat. Kalau dalam konteks itu Pak Jokowi tak usah baper ya. Itu justru aspirasi publik," ujar Willy dilansir dari Kompas.com, Senin (2/12/2019).
Willy membantah usulan itu hanya untuk mencari muka pada presiden. Menurut Willy, konteksnya adalah Nasdem mendorong agar aspirasi masyarakat didiskusikan dan dikaji.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menolak wacana amandemen Undang-undang Dasar 1945 terkait penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurutnya, siapapun yang menggulirkan usulan itu ingin menampar muka, mencari muka, atau menjerumuskan Jokowi.
Pernyataan tegas ini disampaikan Jokowi saat sesi tanya jawab bersama wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/19) siang. Jokowi menekankan dirinya adalah produk pemilihan langsung sehingga mustahil menyetujui usulan itu.
Presiden juga menyebut pembahasan amandemen undang-undang dasar 1945 semestinya terbatas soal Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Berikut pernyataan lengkap Presiden Jokowi.
#Jokowi #Presiden #JabatanTigaPeriode
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.