Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Penanganan Karhutla di Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

Kompas.com - 06/12/2019, 13:30 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menuturkan bahwa Indonesia menjadi negara yang paling baik dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal itu disampaikan Mahfud seusai memimpin Rapat Koordinasi Khusus (rakorsus) Tingkat Menteri membahas Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Jumat (6/12/2019).

"Secara umum kami bersyukur tahun 2019 tertangani dengan baik apalagi jika dibandingkan negara-negara lain yang juga punya masalah dengan karhutla," ujar Mahfud.

Baca juga: Menteri LHK Temui Mahfud MD Bahas Persiapan Rakor Atasi Karhutla

Menurut Mahfud, jika dibandingkan dengan negara lain yang mengalami hal serupa, situasi di Indonesia terhitung paling aman.

Meskipun, pada 2019 dan tahun-tahun sebelumnya karhutla kerap terjadi.

"Indonesia terhitung yang paling aman meskipun kita merasakan di sana-sini masih ada (karhutla) itu tahun 2019," kata Mahfud.

Baca juga: Terburuk sejak 2015, Karhutla Ancam Orangutan hingga Perburuk Perubahan Iklim Dunia

Di sisi lain, lanjut Mahfud, luas hutan dan lahan yang mengalami kebakaran sudah berkurang.

Sepanjang 2019 tercatat ada 950 hektare luar area kebakaran. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan 1997 yang mencapai jutaan hektare.

"Itu yang terjadi sebagai prestasi yang kita lakukan," tutur dia.

Mantan Ketua MK itu pun memastikan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi dalam menghadapi karhutla.

Sementara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi tidak akan terjadi perubahan iklim yang akan menyebabkan karhutla lebih parah pada 2020.

"Insya Allah mudah diantisipasi dan berdasarkan evaluasi yang dilakukan tadi cukup bagus dan siap (hadapi karhutla) dengan beberapa catatan ke depan," ucapnya.

Baca juga: Menteri LHK: Masuk Musim Penghujan, Karhutla di Sumsel Sudah Berkurang

Mahfud mengatakan, hasil rakorsus tersebut akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo sebagai antisipasi khusus karhutla yang mungkin bisa terjadi lagi pada 2020 mendatang.

Rakorsus tersebut dihadiri sejumlah menteri, mulai dari Menteri LHK Siti Nurbaya sebagai tuan rumah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Munardo.

Baca juga: Per Desember 2019, Total 25 Perusahaan Jadi Tersangka Karhutla

Untuk Diketahui, pada Oktober 2019 ini sejumlah wilayah terkena karhutla dan menyebabkan kabut asap, antara lain di Sumatera, Riau dan Kalimantan.

Sejauh ini sudah terdapat 25 perusahaan yang menjadi tersangka karhutla sepanjang 2019 ini dan telah ditetapkan oleh kepolisian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com