Survei Litbang Kompas: 99,5 Persen Responden Ingin Kasus HAM Tuntas Lewat Pengadilan

Kompas.com - 04/12/2019, 22:02 WIB
Aktivis mengikuti aksi kamisan ke-588 yang digelar oleh Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019). Mereka menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang hingga kini belum ditangani. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGAktivis mengikuti aksi kamisan ke-588 yang digelar oleh Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019). Mereka menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang hingga kini belum ditangani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas untuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) menunjukkan bahwa sebagian besar responden ingin agar penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu diselesaikan melalui pengadilan, baik nasional maupun internasional.

Dalam survei tersebut, sebanyak 62,1 persen responden memilih mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu diselesaikan melalui pengadilan nasional.

Sisanya, 37,2 persen memilih diselesaikan oleh pengadilan internasional. Sedangkan hanya ada 0,5 persen saja yang memilih lainnya.

Artinya, hampir 99,5 persen responden memilih pengadilan sebagai mekanisme penyelesaian kasus HAM.

"Kalau kami berangkat dari survei ini, hasilnya mengatakan bahwa pengadilan itu menjadi jalan yang terbaik di antara jalan yang ada," ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat merilis hasil riset di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Komnas HAM: Harapannya Kasus HAM Masa Lalu Tuntas Melalui Pengadilan

Anam mengatakan, mekanisme pengadilan merupakan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM.

Bagi Komnas HAM, kata Anam, penyelesaian kasus pelanggaran HAM harus ditempuh melalui pengadilan nasional. Komnas HAM mempersilakan apabila pemerintah tetap ingin membentuk KKR.

Namun Anam mengatakan, Komnas HAM tidak akan turut serta dalam proses pembentukannya.

"Karena kewenangan Komnas HAM juga soal pengadilan bukan soal KKR. Kalau memang mau mengambil KKR, KKR-nya harus KKR yang Hak Asasi Manusia, bukan KKR yang jadi-jadian," tutur dia.

Baca juga: Survei: Publik Ragu Jokowi-Maruf Mampu Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM

Adapun riset Litbang Kompas ini dilaksanakan pada 23 September 2019 hingga 4 Oktober 2019 dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang dan sampling error 2,8 persen.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Nasional
Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Nasional
Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Nasional
Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Nasional
Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Nasional
Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nasional
IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

Nasional
Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Nasional
Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Nasional
Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Nasional
Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Nasional
Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Nasional
IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

Nasional
Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi 'Red Notice' Djoko Tjandra

Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi "Red Notice" Djoko Tjandra

Nasional
Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X