Kompas.com - 04/12/2019, 18:26 WIB
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat berbicara di rilis Riset Litbang KOMPAS untuk Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKomisioner Komnas HAM Choirul Anam saat berbicara di rilis Riset Litbang KOMPAS untuk Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil Riset Litbang Kompas untuk Komnas HAM menyebutkan bahwa publik meragukan kemampuan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Keraguan tersebut terutama dalam penyelesaian kasus penculikan aktivis 1997-1998.

Dari hasil riset, sebanyak 51,7 persen menilai bahwa Jokowi tak mampu menyelesaikan kasus penculikan aktivis 1997-1998, sedangkan 34,5 persen menganggap mampu dan 13,8 persen menganggap sangat tidak mampu.

"Maka, tergantung Presiden mau atau tidak selesaikan sesuai harapan publik," kata komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat merilis hasil riset di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019)

Ia mengatakan, ada angka hampir 70 persen dalam kasus penculikan aktivis 97-98 pada riset tersebut.

Baca juga: KKR Harus Jadi Ruang bagi Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu untuk Bicara

Kasus itu juga diketahui dalam pemilihan presiden beberapa waktu lalu kerap kali dijadikan bahan untuk memukul lawan politik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, kata Choirul, isu salah satu calon presiden yang terduga salah satu pelaku penculikan dalam kasus tersebut dimainkan oleh lawannya.

Dengan demikian, nuansa politis yang memenuhi penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu pun dinilai publik erat kaitannya dengan Jokowi.

"Tantangannya bisa diprediksi paling besar di kasus penculikan aktivis 97-98. Padahal (riset) ini dibuat sebelum kabinet (sekarang) terbentuk," kata Choirul.

"Pada pertarungan pilpres kasus penculikan masuk ke dalam kampanye presiden. Makanya itu dihitung sebagai hambatan besar oleh publik," ujar dia.

Baca juga: Jika Ingin Hidupkan KKR, Pemerintah Diminta Kedepankan Partisipasi Pihak Korban Pelanggaran HAM

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK: Sudah Waktunya Informasi BMKG Jadi Dasar Pengambilan Kebijakan

Menko PMK: Sudah Waktunya Informasi BMKG Jadi Dasar Pengambilan Kebijakan

Nasional
Asuh Anak Tidak Hanya Tugas Ibu, Menteri PPPA Ingatkan Orangtua Perlu Kompak

Asuh Anak Tidak Hanya Tugas Ibu, Menteri PPPA Ingatkan Orangtua Perlu Kompak

Nasional
Jokowi Minta BMKG Edukasi Warga Agar Tak Mudah Termakan Hoaks soal Bencana

Jokowi Minta BMKG Edukasi Warga Agar Tak Mudah Termakan Hoaks soal Bencana

Nasional
Jokowi: Kita Harus Meningkatkan Ketangguhan Hadapi Bencana Alam

Jokowi: Kita Harus Meningkatkan Ketangguhan Hadapi Bencana Alam

Nasional
MAKI Ragu Jaksa Akan Kasasi atas Pemangkasan Hukuman Djoko Tjandra

MAKI Ragu Jaksa Akan Kasasi atas Pemangkasan Hukuman Djoko Tjandra

Nasional
Jaksa Masih Pelajari Putusan Banding Djoko Tjandra

Jaksa Masih Pelajari Putusan Banding Djoko Tjandra

Nasional
Wapres Ingatkan Limbah B3 Medis dari Pasien Covid-19 Tak Jadi Sumber Penyebaran Baru

Wapres Ingatkan Limbah B3 Medis dari Pasien Covid-19 Tak Jadi Sumber Penyebaran Baru

Nasional
Sebaran 195 Zona Merah di Indonesia Data 25 Juli 2021, Jawa Timur Paling Banyak

Sebaran 195 Zona Merah di Indonesia Data 25 Juli 2021, Jawa Timur Paling Banyak

Nasional
Politisi PKB: Anggota DPR Tak Perlu Mengemis ke Pemerintah untuk Dapat Fasilitas Isoman

Politisi PKB: Anggota DPR Tak Perlu Mengemis ke Pemerintah untuk Dapat Fasilitas Isoman

Nasional
Tingkatkan Testing, Luhut Minta Laboratorium Tes PCR Tak Hanya Ada di Ibu Kota Provinsi

Tingkatkan Testing, Luhut Minta Laboratorium Tes PCR Tak Hanya Ada di Ibu Kota Provinsi

Nasional
Video Polisi Pukul Warga di Nabire Viral, Kapolda Papua Minta Maaf

Video Polisi Pukul Warga di Nabire Viral, Kapolda Papua Minta Maaf

Nasional
Sandiaga Uno: Kunjungan Wisatawan Tahun 2020 Turun 75 Persen

Sandiaga Uno: Kunjungan Wisatawan Tahun 2020 Turun 75 Persen

Nasional
Luhut Minta Pemerintah Mati-matian Tekan Angka Kematian Pasien Covid-19

Luhut Minta Pemerintah Mati-matian Tekan Angka Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Kepala BRIN Sebut Selama Pandemi Limbah Medis Bisa Diolah dengan Teknologi Mobile

Kepala BRIN Sebut Selama Pandemi Limbah Medis Bisa Diolah dengan Teknologi Mobile

Nasional
Rakor dengan Pemprov DIY, Wapres: Kita Harus Lebih Keras agar Covid-19 Melandai

Rakor dengan Pemprov DIY, Wapres: Kita Harus Lebih Keras agar Covid-19 Melandai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X