Mardani: Kami Tetap Ingin Posisi Wagub DKI Diisi PKS

Kompas.com - 04/12/2019, 15:43 WIB
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2012). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2012).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya ingin wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta tetap diisi oleh kader PKS.

Ia berharap, akhir tahun ini posisi wagub DKI Jakarta sudah bisa terisi. 

"Mudah-mudahan Desember ini sebelum berganti tahun, wagub sudah ada yang mengisi. Sebab ketiadaan wagub ini yang paling sedih ya warga DKI Jakarta. Kasihan Mas Anies (Gubernur Anies Baswedan) sendirian, hak-hak warga Jakarta banyak dikurangi dengan ketiadaan wagub," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

"PKS tetap berharap (wagub) dari PKS, " kata Mardani.

Baca juga: Incar Wagub DKI, Gerindra Dianggap Ingin Cetak Kader Baru untuk 2029

Sebagai partai pengusung, kata dia, PKS dan Gerindra berhak mengajukan calon wagub DKI.

Mardani yakin kedua partai masih bisa duduk bersama untuk menyepakati dan menegaskan nama wagub yang diajukan.

Sementara itu, PKS belum memutuskan resmi siapa calon wagub yang diajukan.

"Sampai sekarang PKS belum ada keputusan resmi. Kami sedang menjajaki, dan selalu berdialog dengan Gerindra. Tapi tetap kami harapkan kader PKS yang mendampingi Pak Anies, " tutur Mardani.

Saat ditanya sikap PKS jika Gerindra tetap bersikeras mengajukan calon wagub sendiri, Mardani memberikan penjelasan teknis.

Mardani mengatakan, pencalonan wagub tetap harus ditandatangani oleh kedua partai.

"Misalnya Gerindra mengajukan kan enggak bisa yang tanda tangan cuma Gerindra. Penandatangan itu adalah oleh ketua umum dan sekjen atau kalau di kita presiden dan sekjen, lalu ditambah ketua DPW PKS atau ketua DPD Gerindra.

"Jadi delapan orang yang tanda tangan, dan itu harus satu lembar yang enggak terpisah-pisah," ucap Mardani.

Sebelumnya, empat nama calon wagub DKI Jakarta yang diserahkan oleh Partai Gerindra akan dipilih satu oleh PKS.

Ada empat nama yang diajukan Gerindra adalah Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J Yuliantono, Sekretaris Jenderal Gerindra Riza Patria, dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

"Saya dengar PKS sudah melihat nama-nama itu. Insya Allah nanti dia memilih salah satu," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik saat dihubungi, Jumat (22/11/2019).

Baca juga: Ajukan 4 Calon Lain, Gerindra Sejak Awal Tak Mau Wagub DKI Diisi PKS

Menurut Taufik, dari keempat nama tersebut semuanya merupakan calon kuat yang berpotensi menjadi orang nomor dua di DKI Jakarta termasuk Sekda DKI Jakarta Saefullah.

"Ya enggak ada. Semua kuat, Sekda kuat sepertinya," tutur dia.

Taufik mengaku sudah memberitahukan Saefullah bahwa namanya dicalonkan sebagai cawagub DKI.

Saefullah pun tak menyangka jika Taufik dan Gerindra mengajukan namanya.

Adapun posisi wagub telah kosong sejak 10 Agustus 2018, atau setelah ditinggal Sandiaga Uno yang maju sebagai calon wakil presiden.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Nasional
Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Nasional
Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

Nasional
Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Nasional
UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 September: Tambah 78, Total 10.386 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

UPDATE 27 September: Tambah 78, Total 10.386 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

Nasional
Kontras Pertanyakan Alasan Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Kontras Pertanyakan Alasan Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
UPDATE 27 September: 3.874 Kasus Baru, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 275.213

UPDATE 27 September: 3.874 Kasus Baru, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 275.213

Nasional
Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan, IKOHI: Menambah Luka Keluarga Korban

Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan, IKOHI: Menambah Luka Keluarga Korban

Nasional
Menko PMK Minta IDI Lindungi Para Dokter yang Tangani Covid-19

Menko PMK Minta IDI Lindungi Para Dokter yang Tangani Covid-19

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Ubah Strategi Pembangunan Kesehatan

Menko PMK: Pemerintah Ubah Strategi Pembangunan Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X