Agnes Setyowati
Akademisi

Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat. Meraih gelar doktor Ilmu Susastra dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Aktif sebagai tim redaksi Jurnal Wahana FISIB Universitas Pakuan, Ketua Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) Komisariat  Bogor, dan anggota Manassa (Masyarakat Pernaskahan Nusantara). Meminati penelitian di bidang representasi identitas dan kajian budaya.

Harapan di Pundak Angkie Yudistia: Melawan Stigma Disabilitas

Kompas.com - 03/12/2019, 20:41 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Setiap 3 Desember dunia memperingati hari disabilitas internasional. Di Indonesia, sosok Angkie Yudistia yang ditunjuk sebagai Staf Khusus Presiden memberi harapan penghapusan stigma terhadap penyandang disabilitas.

Baca juga: Angkie Yudistia, Penyandang Tunarungu Berprestasi yang Jadi Staf Khusus Presiden

Suara tentang penyetaraan peran penyandang disabilitas di negara ini perlu terus digaungkan. Ini seiring dengan semangat nilai-nilai Pancasila terutama kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,

Indonesia masih membutuhkan perjuangan keras untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi penyandang disabilitas. Masyarakat juga perlu terus diedukasi untuk peka dan peduli terhadap penyandang disabilitas.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Baca juga: Stafsus Jokowi Angkie Yudistia: Sudah Waktunya Disabilitas Dianggap Setara

Terpilihnya Angkie Yudistia sebagai staf khusus yang menangani penyandang disabilitas dan Juru Bicara Presiden bidang sosial membuka harapan baru bagi penyandang disabilitas di Indonesia mencapai visi Indonesia inklusi, disabilitas unggul, seperti tertuang dalam tema hari penyandang disabilitas sedunia tahun 2019.

Langkah Presiden Jokowi menunjuk Angkie sangat layak diapresiasi. Ini adalah
langkah baru pemerintah dalam mencapai visi sumber daya manusia unggul dan melaksanakan amanat UU di atas.

Di antara negara-negara di Asia, Jepang adalah negara yang pantas dicontoh dalam soal perhatian pemerintahnya terhadap penyandang disabilitas,

Penyandang disabilitas melintasi area stan pada peringatan Hari Disabilitas Internasional di Plaza Barat Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Selasa, (3/12/2019). Puluhan stan memamerkan berbagai macam hasil karya penyandang disabilitas, hingga layanan kesehatan gratis khusus.KOMPAS.com/M ZAENUDDIN Penyandang disabilitas melintasi area stan pada peringatan Hari Disabilitas Internasional di Plaza Barat Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Selasa, (3/12/2019). Puluhan stan memamerkan berbagai macam hasil karya penyandang disabilitas, hingga layanan kesehatan gratis khusus.

Menurut penuturan seorang penyandang disabilitas Christie Damayanti, Jepang adalah satu-satunya negara yang 100 persen ramah difabel.

Dibanding Jepang, pekerjaan rumah Indonesia terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas masih amat banyak.

Di dalam keluarga dan masyarakat kita, penyandang disabilitas masih kerap direndahkan. Masih banyak keluarga dan masyarakat yang menganggap disabilitas sebagai aib, kutukan, dan memalukan.

Tak sedikit keluarga yang memilih tidak terbuka mengenai anggota keluarganya yang memiliki disabilitas.

Ada juga kelompok masyarakat yang masih menganggap penyandang disabilitas sama dengan orang sakit yang tidak berdaya sehingga tidak perlu diberi pendidikan dan pekerjaan.

Menghilangkan stigma

Menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas merupakan hal pertama yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif.

Pemerintah diharapkan menyediakan infrastruktur yang memungkinkan penyandang disabilitas bisa berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.

Sebagai persoalan multisektor, pemerintah diharapkan melibatkan berbagai aspek dalam penanganannya baik aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, trasnportasi, komunikasi, politik dan budaya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Temuan PPATK, ACT Sengaja Himpun Dana Donasi Demi Raup Keuntungan

Temuan PPATK, ACT Sengaja Himpun Dana Donasi Demi Raup Keuntungan

Nasional
Survei PWS: Prabowo Urutan Pertama Menteri dengan Kinerja Paling Baik

Survei PWS: Prabowo Urutan Pertama Menteri dengan Kinerja Paling Baik

Nasional
PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

Nasional
Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Nasional
Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Nasional
Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Nasional
Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Nasional
Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Nasional
Politikus PPP Bantah DPR-Pemerintah Tak Terbuka soal Revisi RKUHP

Politikus PPP Bantah DPR-Pemerintah Tak Terbuka soal Revisi RKUHP

Nasional
Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Akan Buka Suara Sore Ini

Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Akan Buka Suara Sore Ini

Nasional
PPKM Jabodetabek Direvisi dalam Sehari Jadi Level 1 Lagi, Ini Penjelasan Kemendagri

PPKM Jabodetabek Direvisi dalam Sehari Jadi Level 1 Lagi, Ini Penjelasan Kemendagri

Nasional
PPATK Blokir Sementara 60 Rekening ACT di 33 Penyedia Jasa Keuangan

PPATK Blokir Sementara 60 Rekening ACT di 33 Penyedia Jasa Keuangan

Nasional
Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma Group

Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma Group

Nasional
Pengamat Nilai Elektabilitas AHY Jadi Ganjalan Demokrat Berkoalisi

Pengamat Nilai Elektabilitas AHY Jadi Ganjalan Demokrat Berkoalisi

Nasional
Jokowi Harap Jalan Nasional di Pulau Nias Rampung Tahun Depan

Jokowi Harap Jalan Nasional di Pulau Nias Rampung Tahun Depan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.