Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bamsoet Disebut Mundur dari Caketum Golkar Karena Diminta Luhut

Kompas.com - 03/12/2019, 18:51 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Bambang Soesatyo, Andi Sinulingga mengatakan, Bambang mundur dari pencalonan ketua umum Golkar karena diminta oleh politikus senior Golkar Luhut Binsar Pandjaitan.

"Diminta Pak Luhut mundur," ujar Andi saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: Dedi Mulyadi: Bamsoet Mundur, Munas Golkar Fokus Bahas Masalah Bangsa

Alasannya, politik nasional bisa gaduh apabila Bamsoet tetap ngotot ingin maju dalam perebutan kursi pimpinan Golkar.

"Kompetisi hanya akan menimbulkan kegaduhan saja. Karena kalau ada pemilihan caketum, katanya bisa bikin gaduh dan mengganggu perekonomian. Saya dengar kabarnya begitu," lanjut dia.

Baca juga: Selain Bambang Soesatyo, Indra Bambang Utoyo Mundur dari Pencalonan Ketum Golkar

Selain itu, Bamsoet juga diminta mundur oleh Luhut karena Bamsoet dianggap sosok yang potensial untuk menjadi calon ketua umum Golkar.

Bahkan, Bamsoet dinilai dapat mengalahkan caketum potensial lainnya, yakni Airlangga Hartarto.

"Karena Pak BS (Bamsoet) yang dianggap paling kuat dan besar kemungkinan bisa mengalahkan AH (Airlangga) jika terjadi voting tertutup sebagaimana layaknya tradisi Munas Golkar," ujar Andi.

Baca juga: Sebut Munas Golkar Demokratis, Airlangga Hartarto: Tokoh Kartun Pun Boleh Nyalon

Andi menyayangkan Luhut sampai meminta Bamsoet untuk mundur dari pencalonan ketua umum Golkar.

Pernyataan Andi tersebut diketahui belum dikonfirmasi ke Luhut.

Sebelumnya, mundurnya Bambang Soesatyo dilakukan menjelang Musyarawah Nasional atau Munas Partai Golkar yang berlangsung pada Selasa malam ini.

Kabar ini diungkapkan politisi Partai Golkar yang juga ketua tim pemenangan Bambang Soesatyo, Ahmadi Noor Supit.

Baca juga: Munas Golkar Dibuka Hari Ini, Berikut Rincian Agendanya

Menurut dia, langkah ini diambil untuk mencegah perpecahan partai berlambang beringin itu.

"Demi menjaga perpecahan di partai, mencegah perpecahan, maka dengan kesadaran penuh, dengan sangat terpaksa demi partai, saya katakan kemudian Mas Bambang Soesatyo mengundurkan diri dari pencalonan," ucap Supit.

 

Kompas TV

Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri mengungkap kronologi Presiden Jokowi meminta dirinya menjadi dewan pengarah BPIP. Megawati juga sempat mencandai Jokowi karena dirinya yang pensiunan Presiden ke-5 RI diturunkan ke Unit Kerja seperti BPIP.

Megawati mengatakan: Awalnya kami sebuah bBdan yang dibentuk Bapak Presiden yang awalnya unit kerja presiden pembinaan pembinaan ideologi Pancasila yang pada waktu itu ada nomor 54 tahun 2017 yang saya waktu itu sedang di luar negeri ditelepon oleh menjadi ketua dewan pengarah yang saya bilang langsung kepada Pak Pramono Anung Kenapa saya, sudah seperti saudara beliau yang memilih kok kaya beliau kebangetan ya saya ini kan pensiunan presiden ke-5 kok diturunkan ke unit kerja supaya ada sedikit hiburan tapi begitu Itu adalah untuk sebuah ideologi bangsa jadi saya langsung bilang iya saya terima saya.

#megawatisoekarnoputri #jokowi #bpip

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media social Kompas TV:

Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV

Instagram: https://www.instagram.com/kompastv

Twitter: https://twitter.com/KompasTV

LINE: https://line.me/ti/p/%40KompasTV

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com