Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bamsoet Disebut Mundur dari Caketum Golkar Karena Diminta Luhut

Kompas.com - 03/12/2019, 18:51 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Bambang Soesatyo, Andi Sinulingga mengatakan, Bambang mundur dari pencalonan ketua umum Golkar karena diminta oleh politikus senior Golkar Luhut Binsar Pandjaitan.

"Diminta Pak Luhut mundur," ujar Andi saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: Dedi Mulyadi: Bamsoet Mundur, Munas Golkar Fokus Bahas Masalah Bangsa

Alasannya, politik nasional bisa gaduh apabila Bamsoet tetap ngotot ingin maju dalam perebutan kursi pimpinan Golkar.

"Kompetisi hanya akan menimbulkan kegaduhan saja. Karena kalau ada pemilihan caketum, katanya bisa bikin gaduh dan mengganggu perekonomian. Saya dengar kabarnya begitu," lanjut dia.

Baca juga: Selain Bambang Soesatyo, Indra Bambang Utoyo Mundur dari Pencalonan Ketum Golkar

Selain itu, Bamsoet juga diminta mundur oleh Luhut karena Bamsoet dianggap sosok yang potensial untuk menjadi calon ketua umum Golkar.

Bahkan, Bamsoet dinilai dapat mengalahkan caketum potensial lainnya, yakni Airlangga Hartarto.

"Karena Pak BS (Bamsoet) yang dianggap paling kuat dan besar kemungkinan bisa mengalahkan AH (Airlangga) jika terjadi voting tertutup sebagaimana layaknya tradisi Munas Golkar," ujar Andi.

Baca juga: Sebut Munas Golkar Demokratis, Airlangga Hartarto: Tokoh Kartun Pun Boleh Nyalon

Andi menyayangkan Luhut sampai meminta Bamsoet untuk mundur dari pencalonan ketua umum Golkar.

Pernyataan Andi tersebut diketahui belum dikonfirmasi ke Luhut.

Sebelumnya, mundurnya Bambang Soesatyo dilakukan menjelang Musyarawah Nasional atau Munas Partai Golkar yang berlangsung pada Selasa malam ini.

Kabar ini diungkapkan politisi Partai Golkar yang juga ketua tim pemenangan Bambang Soesatyo, Ahmadi Noor Supit.

Baca juga: Munas Golkar Dibuka Hari Ini, Berikut Rincian Agendanya

Menurut dia, langkah ini diambil untuk mencegah perpecahan partai berlambang beringin itu.

"Demi menjaga perpecahan di partai, mencegah perpecahan, maka dengan kesadaran penuh, dengan sangat terpaksa demi partai, saya katakan kemudian Mas Bambang Soesatyo mengundurkan diri dari pencalonan," ucap Supit.

 

Kompas TV

Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri mengungkap kronologi Presiden Jokowi meminta dirinya menjadi dewan pengarah BPIP. Megawati juga sempat mencandai Jokowi karena dirinya yang pensiunan Presiden ke-5 RI diturunkan ke Unit Kerja seperti BPIP.

Megawati mengatakan: Awalnya kami sebuah bBdan yang dibentuk Bapak Presiden yang awalnya unit kerja presiden pembinaan pembinaan ideologi Pancasila yang pada waktu itu ada nomor 54 tahun 2017 yang saya waktu itu sedang di luar negeri ditelepon oleh menjadi ketua dewan pengarah yang saya bilang langsung kepada Pak Pramono Anung Kenapa saya, sudah seperti saudara beliau yang memilih kok kaya beliau kebangetan ya saya ini kan pensiunan presiden ke-5 kok diturunkan ke unit kerja supaya ada sedikit hiburan tapi begitu Itu adalah untuk sebuah ideologi bangsa jadi saya langsung bilang iya saya terima saya.

#megawatisoekarnoputri #jokowi #bpip

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media social Kompas TV:

Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV

Instagram: https://www.instagram.com/kompastv

Twitter: https://twitter.com/KompasTV

LINE: https://line.me/ti/p/%40KompasTV

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com