Wapres Ma'ruf Sebut Dakwah Harus Toleran

Kompas.com - 03/12/2019, 06:00 WIB
Wapres Maruf Amin saat ditemui wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWapres Maruf Amin saat ditemui wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para pendakwah menyebarkan nilai-nilai toleransi dalam Islam.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat membuka Rapat Koordinasi Dakwah Nasional Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (2/12/2019).

"Kita mengajarkan juga hidup di dalam suasana toleran. Makanya jangan sampai intoleran. Baik di dalam kita sesama Muslim, sesama Islamiyah," kata Ma'ruf.

"Sepanjang itu, kita di dalam wilayah perbedaan itu namanya kita harus toleran," lanjut dia.

Baca juga: Menteri Agama Ingin Pelayanan Publik Bawa Semangat Toleransi

Ma'ruf mengatakan, Indonesia merupakan negara yang dihuni berbagai penganut agama. Oleh karena itu, pesan yang harus disampaikan oleh para pendakwah ialah bersikap toleran.

Ia mengatakan, di dalam Islam pun muncul berbagai perbedaan pemahaman. Karenanya, ia mengatakan, sesama umat Islam juga harus toleran.

Ia menyarankan para pendakwah harus membangun narasi yang penuh kedamaian. Pasalnya, saat ini Indonesia tidak sedang mengalami konflik antar-agama.

Baca juga: Ini 4 Agenda Prioritas untuk Tingkatkan Toleransi dan Atasi Radikalisme Menurut Setara Institute

"Bangun narasi saling mencintai, saling menyayangi. Bukan saling membenci dan saling memusuhi. Ini prinsip-prinsip yang harus kita kembangkan," ujar Ma'ruf.

"Makanya saya mengajak bahwa narasi yang dibangun dalam berdakwah adalah narasi kerukunan, bukan narasi konflik di dalam berbagai hal," lanjut dia. 

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan MA Terhadap Kritik Maraknya Pemotongan Hukuman Koruptor

Penjelasan MA Terhadap Kritik Maraknya Pemotongan Hukuman Koruptor

Nasional
Mudahkan Akses Layanan Pendampingan Lansia, Kemensos Usung Program Atensi dan Serasi

Mudahkan Akses Layanan Pendampingan Lansia, Kemensos Usung Program Atensi dan Serasi

Nasional
BPIP Minta Masyarakat Melapor Apabila Temukan Gerakan Komunisme

BPIP Minta Masyarakat Melapor Apabila Temukan Gerakan Komunisme

Nasional
FPL: 9 Jenis Tindak Kekerasan Seksual dalam RUU PKS Nyata Terjadi

FPL: 9 Jenis Tindak Kekerasan Seksual dalam RUU PKS Nyata Terjadi

Nasional
LIPI Sarankan Pilkada 2020 Ditunda sampai Situasi Kondusif

LIPI Sarankan Pilkada 2020 Ditunda sampai Situasi Kondusif

Nasional
2 Pekan Luhut Tangani Covid-19, Angka Kematian di 5 Provinsi Prioritas Meningkat

2 Pekan Luhut Tangani Covid-19, Angka Kematian di 5 Provinsi Prioritas Meningkat

Nasional
Permudah Administrasi Klaim Covid-19, BPJS Kesehatan Kembangkan Dashboard Monitoring

Permudah Administrasi Klaim Covid-19, BPJS Kesehatan Kembangkan Dashboard Monitoring

Nasional
Pengurangan Hukuman Koruptor oleh MA Dinilai Terkait dengan Revisi UU KPK

Pengurangan Hukuman Koruptor oleh MA Dinilai Terkait dengan Revisi UU KPK

Nasional
Wapres: Moratorium Pemekaran Daerah karena Keuangan Negara Belum Memungkinkan

Wapres: Moratorium Pemekaran Daerah karena Keuangan Negara Belum Memungkinkan

Nasional
Kemenag Tegaskan Belum Ada Kepastian soal Pemberangkatan Jemaah Umrah

Kemenag Tegaskan Belum Ada Kepastian soal Pemberangkatan Jemaah Umrah

Nasional
8 Alasan LIPI Rekomendasikan Penundaan Pilkada 2020

8 Alasan LIPI Rekomendasikan Penundaan Pilkada 2020

Nasional
PAN Yakin Hanya Sedikit Kadernya yang Pindah ke Partai Ummat

PAN Yakin Hanya Sedikit Kadernya yang Pindah ke Partai Ummat

Nasional
Hukuman Didiskon MA, Ini Perjalanan Vonis Kasus Anas Urbaningrum

Hukuman Didiskon MA, Ini Perjalanan Vonis Kasus Anas Urbaningrum

Nasional
Plt Bupati Diberhentikan, Kemendagri Tunjuk Sekda Jadi Plh Bupati Buton Utara

Plt Bupati Diberhentikan, Kemendagri Tunjuk Sekda Jadi Plh Bupati Buton Utara

Nasional
Sebaran 4.174 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 1.253

Sebaran 4.174 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 1.253

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X