Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia, Imparsial, berharap negara menunjukkan kehadirannya secara positif dalam menjamin dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan di masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Imparsial dalam konferensi pers peringatan Hari Toleransi Internasional yang jatuh pada Sabtu (16/11/2019).

"Selama ini, maraknya praktik intoleransi keagamaan tidak bisa dilepaskan dari sikap negara yang sering kali absen dari kewajibannya, bahkan negara menjadi pelaku (pelanggaran) itu sendiri," kata peneliti Imparsial, Amelia, saat membaca pernyataan sikap Imparsial di kantornya, Jakarta, Minggu (17/11/2019).

Baca juga: Kontras: 954 Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama, Pelakunya Pemerintah, Sipil, Polisi, hingga Ormas

Amelia menjelaskan, jaminan hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, yaitu dari sisi konsep, sosial, dan hukum.

Pada sisi konseptual, kata dia, konsep kebebasan beragama atau berkeyakinan sering dipandang sebagai konsep yang lahir dari tradisi Barat dan tidak sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia.

"Upaya promosi kebebasan beragama sering dianggap sebagai gagasan yang mengampanyekan kebebasan yang tanpa batas," kata dia.

Di sisi hukum terdapat aturan hukum dan kebijakan yang saling bertentangan. Maksudnya, ada aturan yang menjamin hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Baca juga: Kontras: 549 Pelanggaran Kebebasan Beragama Selama Era Jokowi-JK

Akan tetapi, di sisi lain ada aturan dan kebijakan yang sebaliknya yang justru bisa mengancam kebebasan beragama atau berkayakinan, tapi tetap dipertahankan.

Selain itu, penegakan hukum terhadap berbagai tindakan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan belum maksimal dilakukan aparat.

"Tidak jarang kebijakan yang dibuat pemerintah bias mayoritas. Mengakomodasi kehendak kelompok keagamaan karena mayoritas dan mengabaikan prinsip dan standar normatif hak asasi manusia sehingga mendiskriminasi dan mengekslusi hak-hak anggota kelompok minoritas," kata dia.

Masalah penegakan hukum ini muncul karena peraturan perundang-undangan yang ada lebih menekankan pada pembatasan dalam kebebasan beragama atau berkeyakinan.

"Seperti Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/Penodaan Agama, SKB 3 Menteri Tahun 2008 tentang Ahmadiyah, PBM 2 Menteri Tahun 2006 tentang Rumah Ibadah dan keberadaan berbagai peraturan di daerah seperti SK Gubernur/Bupati, Perda atau SKB lainnya yang membatasi," ujarnya.

Menurut Amelia, contoh-contoh peraturan tersebut telah terbukti gagal menjamin hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, bahkan bisa digunakan oleh kelompok intoleran untuk melegitimasi praktik intoleransi kepada kelompok minoritas.

"Ini terbukti dengan masih terjadinya tindakan intoleransi dan pelanggaran KBB mulai dari penutupan rumah ibadah, pembubaran kegiatan beribadah, penyesatan hingga penyebaran kebencian atas nama agama, aturan yang mewajibkan penggunaan busana agama tertentu di sekolah publik dan lain sebagainya," kata dia.

Imparsial, lanjut Amelia, mengingatkan bahwa momentum Hari Toleransi Internasional harus menjadi ajang membuka kesadaran bersama tentang pentingnya penguatan nilai-nilai toleransi dalam praktik kehidupan di tengah masyarakat.

"Toleransi berarti menerima kenyataan setiap orang, yang secara alami beragam dalam penampilan mereka, situasi, ucapan, perilaku, nilai-nilai agama dan keyakinan, memiliki hak untuk hidup dalam damai dan menjadi sebagaimana adanya," kata dia.

Ia menuturkan, intoleransi adalah sikap dan tindakan yang bertujuan mencegah, menghambat, atau membatasi upaya penikmatan hak asasi dan kebebasan dasar orang lain.

Jika terus dibiarkan dan tidak direspons secara tegas, hal itu berisiko merintangi penikmatan hak asasi dan kebebasan sebagai dasar bagi perlindungan keberagaman. Selain itu, juga menggerus sendi pendirian negara Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman.