Menteri Agama Ingin Pelayanan Publik Bawa Semangat Toleransi

Kompas.com - 27/11/2019, 14:15 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comMenteri Agama Fachrul Razi di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, Kemenag ingin mengedepankan semangat toleransi antarumat beragama dalam pelayanan publik.

Selain itu, dia pun ingin prinsip moderasi hubungan antarumat beragama juga dilakukan dalam melayani masyarakat.

"Setiap pelayanan publik pasti akan kami masukkan misi kami, yakni satu, toleransi dan kedua moderasi (antarumat) beragama," ujar Fachrul Razi di Hotel JS Luwansa, Rabu (27/11/2019).

Fachrul menekankan bukan agama yang akan dimoderasi. Menurut dia, agama sendiri sudah memberi ajaran yang moderat untuk umat manusia.

"Bukan moderasi agama karena agama sudah moderat, enggak perlu dimoderasi. Yang perlu dimoderasi adalah pergaulan sesama kita yang kami namakan moderasi beragama," ucap Fachrul Razi.

Baca juga: Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Sebelumnya, pada Rabu, Kemenag mendapat anugerah kementerian dengan tingkat kepatuhan tinggi dalam pelayanan publik.

Atas penghargaan ini, Fachrul Razi memyampaikan apresiasi kinerja jajaran Kemenag di bawah Menag sebelumnya, Lukman Hakim Syaifuddin.

"Kami sudah pernah mendapat (zona) merah, kuning, dan hijau. Kali ini dapat hijau, dan itu bukan hasil kerja saya, saya menteri baru. Itu hasil kerja semua anggota Kemenag dan juga hasil kerja menteri sebelumnya," kata Fachrul saat menyampaikan sambutan usai menerima penghargaan.

"Nanti saya sampaikan ke beliau (Lukman), dan saya sampaikan ke anggota. Kami bangga dan kami akan meningkatkan lebih jauh pelayanan publik yang akan datang," ucapnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Nasional
Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Nasional
PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Nasional
Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Nasional
Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Nasional
Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Nasional
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Nasional
Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Nasional
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Nasional
Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

Nasional
Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X