Ini 4 Agenda Prioritas untuk Tingkatkan Toleransi dan Atasi Radikalisme Menurut Setara Institute

Kompas.com - 25/11/2019, 05:53 WIB
Direktur Riset Setara Institute, Halili (kedua dari kiri) saat konferensi pers di Hotel Ibis, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Riset Setara Institute, Halili (kedua dari kiri) saat konferensi pers di Hotel Ibis, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute menyampaikan empat agenda prioritas bagi pemerintah untuk memajukan toleransi dan menangani radikalisme.

Pertama, yaitu mempersempit ruang bagi ekspresi intoleransi. Menurut Direktur Riset Setara Institute, Halili, kebijakan dalam menangani radikalisme tidak boleh keluar dari koridor demokrasi.

Selain itu, kebijakan pemerintah juga tidak boleh melanggar kebebasan beragama/berkeyakinan dan kebebasan berekspresi.

"Kami selalu meminta kepada pemerintah untuk melakukan moratorium penggunaan misalnya UU penodaan agama, kemudian UU ITE yang terbukti sering digunakan oleh negara untuk merestriksi hak warga negara untuk secara bebas menyampaikan pendapat atau berekspresi," kata Halili di Hotel Ibis, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

Baca juga: Setara: Dalam 5 Tahun Terakhir Terjadi Peningkatan Intoleransi di Yogyakarta

Kemudian, agenda kedua adalah memperkuat regulasi atas kesetaraan hak dan akses. Caranya, kata dia, adalah dengan memangkas regulasi yang diskriminatif.

Selain itu, Setara juga meminta pemerintah meningkatkan peran aktor lokal untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan.

Keempat, masyarakat dinilai harus membangun pertahanan agar tidak mudah terpengaruhi atau terpapar hal-hal yang bersifat anti-demokrasi hingga anti-Pancasila.

Untuk itu, ia berharap pemerintah menguatkan kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di daerah.

"Pemerintah dalam konteks ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, tentu juga pemda, untuk melakukan penguatan peran kepada FKUB," tuturnya.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Nasional
Mendagri Imbau Dana Desa Digunakan untuk Bangun Perpustakaan

Mendagri Imbau Dana Desa Digunakan untuk Bangun Perpustakaan

Nasional
Mendagri: Dampak Corona, Presiden Jokowi Minta Daerah Segera Belanjakan Anggaran

Mendagri: Dampak Corona, Presiden Jokowi Minta Daerah Segera Belanjakan Anggaran

Nasional
Kemenkes Terjunkan Tim Kesehatan untuk Dampingi WNI yang Diobservasi di Sebaru Kecil

Kemenkes Terjunkan Tim Kesehatan untuk Dampingi WNI yang Diobservasi di Sebaru Kecil

Nasional
Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata

Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata

Nasional
'Outbreak' Virus Corona di Korea Selatan, Ini Langkah yang Dilakukan KBRI Seoul

"Outbreak" Virus Corona di Korea Selatan, Ini Langkah yang Dilakukan KBRI Seoul

Nasional
Mahfud Akan Panggil Jaksa Agung soal Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

Mahfud Akan Panggil Jaksa Agung soal Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

Nasional
Mahfud: Indonesia Nol Kasus Corona sampai Sekarang, Harus Bersyukur

Mahfud: Indonesia Nol Kasus Corona sampai Sekarang, Harus Bersyukur

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Belum Ada Kesepakatan Bahas Draf RUU Cipta Kerja

Wakil Ketua DPR Sebut Belum Ada Kesepakatan Bahas Draf RUU Cipta Kerja

Nasional
Jumat Ini, 188 WNI Kru Kapal World Dream Diprediksi Tiba di Sebaru Kecil

Jumat Ini, 188 WNI Kru Kapal World Dream Diprediksi Tiba di Sebaru Kecil

Nasional
Pemerintah Bahas Inpres Pembangunan Papua yang Lebih Komprehensif

Pemerintah Bahas Inpres Pembangunan Papua yang Lebih Komprehensif

Nasional
Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

Nasional
Soal 9 WNI dari Diamond Princess Positif Corona, Menkes: Yang Merawat Sekelas Jepang Lho...

Soal 9 WNI dari Diamond Princess Positif Corona, Menkes: Yang Merawat Sekelas Jepang Lho...

Nasional
Soal Posisi Amien Rais di PAN, Yandri: Tak Tergantikan

Soal Posisi Amien Rais di PAN, Yandri: Tak Tergantikan

Nasional
Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X