Ini 4 Agenda Prioritas untuk Tingkatkan Toleransi dan Atasi Radikalisme Menurut Setara Institute

Kompas.com - 25/11/2019, 05:53 WIB
Direktur Riset Setara Institute, Halili (kedua dari kiri) saat konferensi pers di Hotel Ibis, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Riset Setara Institute, Halili (kedua dari kiri) saat konferensi pers di Hotel Ibis, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute menyampaikan empat agenda prioritas bagi pemerintah untuk memajukan toleransi dan menangani radikalisme.

Pertama, yaitu mempersempit ruang bagi ekspresi intoleransi. Menurut Direktur Riset Setara Institute, Halili, kebijakan dalam menangani radikalisme tidak boleh keluar dari koridor demokrasi.

Selain itu, kebijakan pemerintah juga tidak boleh melanggar kebebasan beragama/berkeyakinan dan kebebasan berekspresi.

"Kami selalu meminta kepada pemerintah untuk melakukan moratorium penggunaan misalnya UU penodaan agama, kemudian UU ITE yang terbukti sering digunakan oleh negara untuk merestriksi hak warga negara untuk secara bebas menyampaikan pendapat atau berekspresi," kata Halili di Hotel Ibis, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

Baca juga: Setara: Dalam 5 Tahun Terakhir Terjadi Peningkatan Intoleransi di Yogyakarta

Kemudian, agenda kedua adalah memperkuat regulasi atas kesetaraan hak dan akses. Caranya, kata dia, adalah dengan memangkas regulasi yang diskriminatif.

Selain itu, Setara juga meminta pemerintah meningkatkan peran aktor lokal untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Keempat, masyarakat dinilai harus membangun pertahanan agar tidak mudah terpengaruhi atau terpapar hal-hal yang bersifat anti-demokrasi hingga anti-Pancasila.

Untuk itu, ia berharap pemerintah menguatkan kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di daerah.

"Pemerintah dalam konteks ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, tentu juga pemda, untuk melakukan penguatan peran kepada FKUB," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Nasional
Kemenkes Minta Pemda Capai Target 60 Persen Vaksinasi Dosis Pertama untuk Lansia

Kemenkes Minta Pemda Capai Target 60 Persen Vaksinasi Dosis Pertama untuk Lansia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.