Politisi Demokrat Ini Usul Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Seimbang

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Anwar Hafid menilai, pemerintah seharusnya memberikan komitmen yang sama antara pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Pasalnya, kedua hal tersebut merupakan bagian dari Sustainable Development Goals (SDG's) yang dipegang Indonesia. Tak hanya pendidikan, kesehatan juga menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan.

"Di dalam UU disebutkan, anggaran pendidikan itu mencapai 20 persen, sedangkan anggaran kesehatan 5 persen. Sedangkan ini, dua hal yang dibutuhkan masyarakat," kata Anwar dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2019).

Politisi Partai Demokrat itu pun tak setuju dengan pernyataan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang menyebut bahwa tindakan medis yang dilakukan dokter menjadi penyebab membengkaknya tagihan BPJS Kesehatan.

Baca juga: Tagihan BPJS Kesehatan Membengkak, Komisi IX Dorong Evaluasi Menyeluruh

"Saya kira ada banyak faktor. Oleh karena itu, tentu kita berharap, ke depan ini keberpihakan pembangunan pelayanan kesehatan atas sebagai hak masyarakat ini kita seimbangkan," ujarnya.

Salah satu bentuk penyeimbangan komitmen itu adalah dengan menambah anggaran kesehatan di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pemerintah setiap tahunnya.

"Kalau kita komitmen dua tujuan pembangunan nasional kita, maka kita harus (memiliki) komitmen sama antara pembangunan kesehatan dan pembangunan pendidikan," ungkapnya.