Tagihan BPJS Kesehatan Membengkak, Komisi IX Dorong Evaluasi Menyeluruh

Kompas.com - 01/12/2019, 16:10 WIB
(Kiri-kanan) Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, anggota Komisi IX DPR Anwar Hafid, dan Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota IDI Dr HN Nazar dalam sebuah diskusi terkait BPJS Kesehatan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2019). Kompas.com / Dani Prabowo(Kiri-kanan) Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, anggota Komisi IX DPR Anwar Hafid, dan Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota IDI Dr HN Nazar dalam sebuah diskusi terkait BPJS Kesehatan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IX DPR mendorong Kementerian Kesehatan mengevaluasi keberadaan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara menyeluruh.

Menurut anggota Komisi IX Anwar Hafid, tindakan dokter yang disinyalir menjadi salah satu penyebab membengkaknya tagihan BPJS Kesehatan, merupakan satu dari sekian banyak masalah yang terjadi di dalamnya.

"(Tindakan dokter) itu hanya sebagian kecil. Salah satu, banyak persoalan sebetulnya, sehingga kita perlu melakukan kajian bersama. Semua, pemerintah dengan pihak yang terkait dengan BPJS," kata Anwar dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2019).

Anwar mengatakan bahwa BPJS Kesehatan memang menjadi salah satu solusi dalam pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat.

Namun dalam praktiknya, pemerintah sebenarnya belum maksimal dalam memberikan pelayanan tersebut.

Hal itu diketahui dari alokasi anggaran kesehatan yang masih terlalu kecil bila dibandingkan dengan anggaran pendidikan.

Sesuai amanat undang-undang, kjata Anwar, alokasi dana pendidikan di dalam APBN sebesar 20 persen. Sedangkan sekotor kesehatan hanya 5 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jokowi Sebut BPJS Kesehatan Harus Mampu Kendalikan Defisit

Padahal, di dalam komitmen Sustainable Develoment Goals (SDG's) yang disepakati Indonesia, kesehatan termasuk ke dalam salah satu dari skala prioritas pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Sementara itu, terkait persoalan defisit anggaran BPJS Kesehatan, menurut politikus Partai Demokrat ini, yang menjadi persoalan yaitu mengenai data peserta yang terlindungi layanan ini.

"Misalnya, banyak orang yang masuk di dalam kepesertaan BPJS ini karena terpaksa, yaitu karena UU dan karena (harus) berobat. (Mereka) tidak ada jaminan lain dan mereka tidak mampu," kata dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Disampaikan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Disampaikan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

Nasional
Menag: Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh Terbaik Pencegahan Covid-19

Menag: Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh Terbaik Pencegahan Covid-19

Nasional
Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Waketum Golkar: Kalau Visi Sama, Kami Terbuka

Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Waketum Golkar: Kalau Visi Sama, Kami Terbuka

Nasional
KSAL: Pembinaan Mental dan Ideologi Prajurit Harus Inovatif

KSAL: Pembinaan Mental dan Ideologi Prajurit Harus Inovatif

Nasional
Menaker Tegaskan UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Aturan Pengupahan Tetap Mengacu pada PP 36/2021

Menaker Tegaskan UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Aturan Pengupahan Tetap Mengacu pada PP 36/2021

Nasional
Diduga Telantarkan Anak, Bambang Pamungkas Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya

Diduga Telantarkan Anak, Bambang Pamungkas Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya

Nasional
UPDATE: Sebaran 311 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 311 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
Kementerian KP dan Pos Indonesia Luncurkan Prangko Seri Ikan Hias Endemik

Kementerian KP dan Pos Indonesia Luncurkan Prangko Seri Ikan Hias Endemik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.