Kompas.com - 01/12/2019, 16:10 WIB
(Kiri-kanan) Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, anggota Komisi IX DPR Anwar Hafid, dan Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota IDI Dr HN Nazar dalam sebuah diskusi terkait BPJS Kesehatan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2019). Kompas.com / Dani Prabowo(Kiri-kanan) Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, anggota Komisi IX DPR Anwar Hafid, dan Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota IDI Dr HN Nazar dalam sebuah diskusi terkait BPJS Kesehatan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2019).

Masalah yang mereka hadapi tidak berhenti sampai di sana.

Sistem pendataan peserta didasarkan pada kartu keluarga, di mana setiap anggota di dalam KK tersebut harus menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Baca juga: Menkes Sebut Dokter Penyebab Tunggakan BPJS, Ini Tanggapan IDI...

Menurut dia, banyak masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor informal dan tergolong tidak mampu.

Masalah pendataan ini menjadi krusial, mana kala jumlah anggota keluarga di dalam KK tersebut cukup banyak.

"Misalnya saya di dalam satu keluarga itu ada tujuh orang. Saya mungkin bisa bayar di bulan pertama, tapi tidak mungkin sanggup membayar di bulan berikutnya," ujar Anwar.

Selain itu, banyak juga masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang cukup baik, ikut terdaftar di dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.

Padahal, seharusnya mereka dapat ikut serta ke dalam keanggotaan asuransi kesehatan swasta yang lebih terjamin.

Hal itu tidak terlepas dari banyaknya penyakit yang bisa ditangani oleh BPJS Kesehatan.

Kondisi itu berbeda bila dibandingkan negara lain yang hanya bersedia memberikan jaminan kesehatan untuk penyakit tertentu saja.

"Kondisi defisit ini tidak hanya terjadi di tahun 2019 saja, tetapi terjadi juga di 2014 dan terakumulasi sampai sekarang. Yang jadi pertanyaan kami, kenapa dari tahun ke tahun, masalah ini tidak diselesaikan," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Merangkak Naik, Rumah Sakit Diminta Mulai Waspada

Kasus Covid-19 Merangkak Naik, Rumah Sakit Diminta Mulai Waspada

Nasional
Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Nasional
Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog sampai Rompi Beban ala Militer

Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog sampai Rompi Beban ala Militer

Nasional
Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama dengan Merck hingga Pfizer

Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama dengan Merck hingga Pfizer

Nasional
Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Nasional
AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Nasional
KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.