Dukung Revisi UU Pilkada dan Pemilu, Bawaslu Serahkan Daftar Persoalan ke DPR

Kompas.com - 28/11/2019, 18:29 WIB
Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo di Hotel Pullman, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, Kamis (28/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comAnggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo di Hotel Pullman, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, Kamis (28/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) menyatakan mendukung rencana Komisi II DPR untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, pihaknya telah membuat daftar isian masalah (DIM) untuk revisi kedua UU tersebut.

"Kami dukung (rencana revisi). Kami sudah membuat DIM baik untuk UU Pemilu maupun UU Pilkada," ujar Ratna kepada wartawan di Hotel Pullman, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, Kamis (28/11/2019).

Menurut Ratna, DIM yang sudah disusun oleh Bawaslu itu telah diserahkan ke Komisi II DPR.


Dia lantas mencontohkan poin apa saja yang masuk dalam DIM tersebut.

Pertama, perihal status Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota yang berbeda pengaturannya dalam UU Pemilu dan UU Pilkada.

Kedua, penanganan pelanggaran pemilu dan pilkada yang juga berbeda pengaturannya dalam UU Pemilu dan UU Pilkada.

"Dalam pemilu, waktu penanganan pelanggaran panjang, yakni selama 14 hari kerja. Sementara itu, di UU Pilkada kan hanya hanya lima hari kerja," ungkap Ratna.

Karena waktu penanganan ini berpengaruh kepada kualitas pemeriksaan, maka diperlukan standar waktu yang cukup untuk melakukan pembuktian.

"Pembuktian ini kan salah satu tahapan yang paling penting, karena yang harus kita dapatkan kan kualitas pembuktian karena nantinya akan memidanakan seseorang, maka tidak boleh ada kesalahan. Sehingga untuk penanganan pelanggaran pilkada waktunya kami minta diselaraskan dengan UU Pemilu menjadi 14 hari kerja," tutur Ratna.

Terakhir, lanjut dia, ada sejumlah norma yang diatur dalam kedua UU tetapi tidak memiliki sanksi pidana juga dimasukkan dalam DIM.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X