Polda Kalbar Investigasi Kasus Karhutla yang Diduga Libatkan Korporasi di Melawi

Kompas.com - 28/11/2019, 14:50 WIB
Kompas TV Masih terbakarnya lahan gambut di Ogan Komering Ilir yang menyebabkan kabut asap di Palembang membuat status tanggap darurat diperpanjang hingga 10 November mendatang. Dari pantuan udara menunjukkan luasnya lahan gambut dalam yang terbakar asap yang ditimbulkan dari kebakaran mengepul ke udara hingga membatasi jarak pandang. Sejumlah titik-titik api juga terlihat di beberapa lokasi upaya pemadaman terus dilakukan Satgas Gabungan Penanggulangan Karhutla dengan kekuatan 10 heli <em>water bombing</em> dan 1300 personel tambahan. Masih terbakarnya lahan gambut membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperpanjang masa tanggap darurat karhutla dari sebelumnya hingga 30 Oktober menjadi 10 November 2019. 500 personel kepolisian Polda Sumatera Selatan beserta 300 anggota TNI dari Kodam II Sriwijaya dikirim ke wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan untuk memadamkan api nantinya personel tambahan ini dikerahkan selama 10 hari untuk memadamkan kebakaran lahan dan hutan yang masih terus terjadi di daerah Sumatera Selatan. Jika dalam 10 hari titik api belum berkurang maka akan dikirim pasukan tambahan. #KebakaranLahan #OganKomeringIlir #TanggapDarurat

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Kalimantan Barat akan memberikan asistensi kepada Polres Melawi, Kalimantan Barat, terkait investigasi kasus kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) yang diduga melibatkan korporasi di daerah tersebut.

"Untuk kasus baru korporasi yang ditangani oleh Polres Melawi, dari Polda Kalbar akan melakukan asistensi untuk mempercepat prosesnya," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol Mahyudi Nazriansyah melalui keterangan tertulis, Kamis (28/11/2019).

Dihubungi terpisah, Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go juga membenarkan adanya investigasi yang dilakukan.

 Baca juga: KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Kendati demikian, Donny mengaku belum dapat mengungkapkan identitas atau inisial perusahaan yang dimaksud.

Menurutnya, luas lahan yang terbakar cukup luas. Namun, ia tak merinci berapa luasan lahan yang terbakar.

Donny menuturkan, penyidik pun sudah menemukan tindak pidana dalam kasus tersebut.

"Statusnya sudah naik ke penyidikan, sudah terbit LP, laporan polisi, artinya sudah ada tindak pidana di sana," ungkap Donny ketika dihubungi Kompas.com, Kamis.

 Baca juga: Cegah Karhutla, Komisi IV DPR Minta Penegakan Hukum Dipertegas

Akan tetapi, polisi belum menetapkan tersangka. Donny mengatakan bahwa penyidik masih meminta keterangan saksi ahli.

"Karena masih harus memeriksa saksi ahli di bidang korporasi (untuk) menentukan yang paling bertanggungjawab," tuturnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

Nasional
UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

Nasional
Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Nasional
Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

Nasional
Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Nasional
Mencuat Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster, KKP Dinilai Lupakan Program Prioritas Lain

Mencuat Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster, KKP Dinilai Lupakan Program Prioritas Lain

Nasional
14 Mantan Anggota DPRD Sumut Segera Disidang

14 Mantan Anggota DPRD Sumut Segera Disidang

Nasional
Jokowi: Mulai Tahun 2021 Akan Dibangun 7 Lokasi Pembibitan

Jokowi: Mulai Tahun 2021 Akan Dibangun 7 Lokasi Pembibitan

Nasional
Wapres Minta MUI dan Tokoh Agama Bangun Kesadaran Pentingnya Vaksin Covid-19

Wapres Minta MUI dan Tokoh Agama Bangun Kesadaran Pentingnya Vaksin Covid-19

Nasional
Orang Miskin Dilarang Sakit Tak Lagi Relevan Berkat JKN-KIS

Orang Miskin Dilarang Sakit Tak Lagi Relevan Berkat JKN-KIS

BrandzView
Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM Masih Kerap Terjadi

Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM Masih Kerap Terjadi

Nasional
Wali Kota Cimahi Ditangkap KPK, Diduga Korupsi Terkait Pembangunan Rumah Sakit

Wali Kota Cimahi Ditangkap KPK, Diduga Korupsi Terkait Pembangunan Rumah Sakit

Nasional
BPOM Sudah Terima 95 Persyaratan Mutu Bakal Vaksin Sinovac

BPOM Sudah Terima 95 Persyaratan Mutu Bakal Vaksin Sinovac

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X