KPK Belum Tentukan Tanggal Pemanggilan Ulang Muhaimin Iskandar

Kompas.com - 26/11/2019, 20:56 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat ditemui di rumah dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat ditemui di rumah dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi belum menentukan kapan akan kembali memanggil Ketua Umun Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar untuk diperiksa sebagai saksi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tanggal pemanggilan ulang belum ditentukan karena Muhaimin Iskandar memiliki jadwal padat atas posisinya sebagai wakil ketua DPR.

"Nanti akan dipanggil lagi karena surat terakhir yang disampaikan itu yang bersangkutan mengirimkan daftar kegiatan sebagai pimpinan DPR RI dan saftar kegiatan itu full sampai tanggal 23 (Desember)," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (26/11/2019).

Febri menuturkan, penyidik akan mempelajari daftar kegiatan yang dikirim Muhaimin tersebut untuk menentukan tanggal pemanggilan Muhaimin.


"Karena semua orang kan, semua anggota DPR, kalau dipanggil pasti punya kegiatan setiap hari kan," ujar Febri.

Baca juga: Muhaimin Iskandar Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Namun, Febri tidak mengungkapkan isi daftar kegiatan Muhaimin selaku pimpinan DPR yang membuat Muhaimin tak bisa memenuhi panggilan KPK.

"Detailnya mungkin sebaiknya ditanyakan ke Sekretariat DPR ya karena di sana semua penugasan apalagi unsur pimpinan tentu ada datanya," kata Febri.

Diberitakan sebelumnya, Muhaimin mangkir dari panggilan KPK pada Selasa (19/11/2019) lalu.

Ia sedianya diperika sebagai saksi dalam kasus suap terkait proyek Kementerian PUPR untuk tersangka Hong Artha.

Dalam kasus ini, Hong diduga menyuap sejumlah pihak antara lain Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary serta Anggota DPR Damayanti terkait pekerjaan proyek infrastruktur Kementerian PUPR.

Hong Artha adalah tersangka ke-12 dalam kasus ini. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 11 tersangka lainnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X