Survei IPO: Luhut, Tito Karnavian, hingga Nadiem Makarim Dinilai Tak Tepat di Kementeriannya

Kompas.com - 23/11/2019, 17:04 WIB
Peneliti Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah di Ibis Hotel Tamarin, Menteng, Jakarta, Sabtu (23/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariPeneliti Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah di Ibis Hotel Tamarin, Menteng, Jakarta, Sabtu (23/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah memaparkan hasil surveinya terkait respons publik terhadap susunan Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf.

Dedi mengatakan, menteri yang dinilai paling tidak tepat berada di pos kementeriannya yaitu Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Sebanyak 15,2 persen responden menjawab Luhut sebagai menteri yang tak tepat di posisinya.

Baca juga: Pandji Pragiwaksono: Saya Berharap Banyak Sama Nadiem Makarim...

Kemudian, sebesar 14,7 persen publik menilai, mantan Kapolri Tito Karnavian tak tepat mengisi posisi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Artinya orang yang bagus, tapi tidak sesuai dengan posisi kementriannya yang didapatkan di sini adalah Pak Luhut binsar Panjaitan 15,2 persen juga tinggi adalah Pak Tito Karnavian," kata Dedi dalam dalam diskusi "Efek Milenial di Lingkaran Istana" di Ibis Hotel Tamarin, Menteng, Jakarta, Sabtu (23/11/2019).

Dedi mengatakan, 12 persen publik menilai, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate tidak tepat berada di pos Kemenkominfo.

Kemudian, 8,2 persen publik menilai, Nadiem tidak tepat berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Sementara itu, ada juga yang menurut saya menarik, Nadiem Makarim. Dia dianggap sebagai tokoh publik yang baik sekali tapi, begitu disandingkan dengan Kementerian Pendidikan banyak yang meragukan," ujar dia.

Baca juga: Kritik Luhut, Faisal: Ini Calo Apa Menteri? Semua Diurus...

Dedi menyamapaikan, survei ini dilakukan pada 30 Oktober-2 November 2019 dengan responden yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia.

Survei ini, kata dia, menggunakan metode purposive sampling dalam penarikan sampel.

Selain itu, survei melibatkan 800 responden dengan margin of error +/- 4,5 persen (pada tingkat kepercayaan 95persen).

"Pengumpulan data wawancara jaringan menggunakan kuesioner, berbasis teknologi informasi modern," ucap dia. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X