Kompas.com - 21/11/2019, 20:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Cahaya Prima Cemerlang (CPC) Freddy Lumban Tobing dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (21/11/2019).

Freddy merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi terkait pengadaan reagents dan consumables penanganan virus flu burung DIPA APBN-P tahun anggaran 2007 pada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan.

"Kami menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, satu, menyatakan terdakwa Freddy Lumban Tobing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa KPK Ronald Worotikan saat membaca surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Jaksa menganggap bahwa Freddy selaku Direktur Utama PT CPC memperkaya dirinya dan perusahaannya sebesar Rp 10,86 miliar dan memperkaya PT Kimia Farma Trading Distribution (KFTD) sebesar Rp 1,46 miliar.

Baca juga: Korupsi Penanganan Flu Burung, Dirut PT CPC Didakwa Rugikan Negara Rp 12,3 Miliar

Freddy juga dianggap jaksa terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp 12,33 miliar dalam pengadaan reagents dan consumables tersebut.

Hal itu sesuai laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang tertuang dalam Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Deputi Bidang Investigasi, Nomor: SR-548/D6/1/2012.

Menurut jaksa, Freddy bersama mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar, Ratna Dewi Umar sekaligus kuasa pengguna anggaran (KPA) dan mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari mengatur sedemikian rupa proses pengadaan reagents dan consumables tersebut.

Pengaturan itu agar KTFD yang sebelumnya sepakat menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada PT CPC bisa ditetapkan menjadi penyedia barang dan jasa.

Dengan cara memengaruhi panitia pengadaan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis barang serta daftar barang.

Kemudian, jumlah barang berdasarkan data yang berasal dari PT CPC dengan spesifikasi yang mengarah pada merek atau produk perusahaan tertentu sesuai keinginan PT CPC.

"Terlihat jelas perbuatan terdakwa bersama Ratna Dewi Umar serta Siti Fadilah Supari saling melengkapi untuk terwujudnya suatu tindak pidana. Terdakwa juga tergiur untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya," kata jaksa.

Dalam tuntutannya, hal yang memberatkan Freddy adalah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Hal meringankan, Freddy bersikap sopan di persidangan, menyesali perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum.

Baca juga: Pengusaha Didakwa Perkaya Diri Rp 10,8 Miliar dalam Dugaan Korupsi Penanganan Flu Burung

Freddy juga telah mengembalikan hasil korupsi yang dinikmatinya bersama PT CPC sejumlah Rp 9.774.447.135 dari seluruh total kerugian negara yang dinikmati, yaitu sebesar Rp 10.861.961.069.

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran sisa uang pengganti yang belum dikembalikan ke negara sejumlah Rp 1.087.513.924," kata jaksa.

Dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

"Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 1 tahun," kata jaksa.

Freddy dianggap jaksa terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

HP-nya Rusak Saat Kejar Rombongan Presiden, Sabrila Dapat Ganti dari Jokowi

HP-nya Rusak Saat Kejar Rombongan Presiden, Sabrila Dapat Ganti dari Jokowi

Nasional
Korupsi Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Pusako: Sanksi yang Diberikan Harus Extraordinary

Korupsi Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Pusako: Sanksi yang Diberikan Harus Extraordinary

Nasional
Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk Lengkap, Polri Siapkan Proses Pelimpahan Tahap II

Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk Lengkap, Polri Siapkan Proses Pelimpahan Tahap II

Nasional
Johanis Tanak Jadi Capim Terpilih KPK, Pimpinan Komisi III: Silakan Lapor Bohir Masing-masing

Johanis Tanak Jadi Capim Terpilih KPK, Pimpinan Komisi III: Silakan Lapor Bohir Masing-masing

Nasional
Deolipa Akan Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN Atas Simpulan Kasus Brigadir J

Deolipa Akan Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN Atas Simpulan Kasus Brigadir J

Nasional
Sekjen: Personel Pamdal DPR Sebagian Besar Titipan Anggota Dewan, Tak Terdidik Secara Militer

Sekjen: Personel Pamdal DPR Sebagian Besar Titipan Anggota Dewan, Tak Terdidik Secara Militer

Nasional
PKS Sebut Tak Diberi Ruang Pembuktian oleh MK soal Uji Materi 'Presidential Threshold'

PKS Sebut Tak Diberi Ruang Pembuktian oleh MK soal Uji Materi "Presidential Threshold"

Nasional
Batalnya Wacana Kompor Listrik, Ingat Lagi Kritik Mulan Jameela yang Dipuji Netizen

Batalnya Wacana Kompor Listrik, Ingat Lagi Kritik Mulan Jameela yang Dipuji Netizen

Nasional
 Senin Besok, Polri Akan Limpahkan Tahap II Ferdy Sambo dkk ke Kejagung

Senin Besok, Polri Akan Limpahkan Tahap II Ferdy Sambo dkk ke Kejagung

Nasional
Fit and Proper Test Capim KPK, Komisi III DPR Ingatkan Pengganti Lili di KPK Tak Merasa Hebat

Fit and Proper Test Capim KPK, Komisi III DPR Ingatkan Pengganti Lili di KPK Tak Merasa Hebat

Nasional
Temui Kapolri, Prabowo Tegaskan TNI-Polri Jadi Jaminan Terakhir NKRI

Temui Kapolri, Prabowo Tegaskan TNI-Polri Jadi Jaminan Terakhir NKRI

Nasional
Komunikasi Politik Puan Kurang Merakyat, Pengamat: Karena Belum Pernah Jabat Posisi Strategis

Komunikasi Politik Puan Kurang Merakyat, Pengamat: Karena Belum Pernah Jabat Posisi Strategis

Nasional
Negara Bisa Keluarkan Rp 7,7 Triliun untuk Tangani Penyakit Jantung

Negara Bisa Keluarkan Rp 7,7 Triliun untuk Tangani Penyakit Jantung

Nasional
Kemenkes: Penyakit Jantung Penyebab Kematian Tertinggi pada 2014-2019

Kemenkes: Penyakit Jantung Penyebab Kematian Tertinggi pada 2014-2019

Nasional
Berkas Sambo dkk Lengkap, Kejagung Tak Tutup Kemungkinan Tahan Putri Candrawathi

Berkas Sambo dkk Lengkap, Kejagung Tak Tutup Kemungkinan Tahan Putri Candrawathi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.