Agus Rahardjo Akan Periksa Pegawai KPK yang Undang Ustaz Abdul Somad Ceramah

Kompas.com - 21/11/2019, 06:29 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo menjawab pertanyaan peserta publik hearing di ruang rapat Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (7/11/2019). Publik Hearing yang dihadiri perwakilan beberapa pimpinan universitas di Kendari, lembaga kemahasiswaan, tokoh masyarakat, KPUD, Bawaslu, instansi pemerintah serta perwakilan tokoh pemuda itu membahas rencana revisi Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang tentang Pemilihan Kepada Daerah 2020, karena terdapat sejumlah perbedaan signifikan terkait dengan pengawas pemilihan.  ANTARA FOTO/Jojon/ama.  

ANTARA FOTO/JOJONKetua KPK Agus Rahardjo menjawab pertanyaan peserta publik hearing di ruang rapat Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (7/11/2019). Publik Hearing yang dihadiri perwakilan beberapa pimpinan universitas di Kendari, lembaga kemahasiswaan, tokoh masyarakat, KPUD, Bawaslu, instansi pemerintah serta perwakilan tokoh pemuda itu membahas rencana revisi Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang tentang Pemilihan Kepada Daerah 2020, karena terdapat sejumlah perbedaan signifikan terkait dengan pengawas pemilihan. ANTARA FOTO/Jojon/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo akan memeriksa sejumlah pegawai KPK yang berperan sebagai inisiator mendatangkan Ustaz Abdul Somad (UAS) ke KPK untuk mengisi kajian setelah shalat dzuhur, Selasa (19/11/2019).

Keputusan pegawai KPK mendatangkan UAS ternyata tanpa persetujuan pimpinan KPK.

"Ya, itu nanti kepada pegawainya kita periksa," ujar Agus di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (20/11/2019).

Ia mengatakan, inisiator pegawai yang mengundang UAS bukan berasal dari Wadah Pegawai (WP) KPK, melainkan dari Badan Amal Islam KPK (BAIK).

Baca juga: Agus Rahardjo Sebut Stigma Taliban Rusak Kredibilitas KPK

Pada malam sebelum pelaksanaan kajian UAS, pihaknya sudah berusaha mencegah niat pegawai KPK untuk mendatangkan UAS.

Agus mengatakan, usaha pencegahan tersebut bukan dalam ranah kapasitas UAS, melainkan track record UAS yang sempat menuai kontroversi dalam pengkajian di sejumlah wilayah.

"Kami mengharapkan yang khotbah di KPK itu orang yang inklusif, orang yang tidak berpihak pada aliran tertentu. Harapan kita semuanya begitu," katanya.

Baca juga: Cerita di Balik Ustaz Abdul Somad Mundur dari PNS UIN Suska Riau

Diberitakan sebelumnya, UAS meminta lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019-2023 menjaga amanah rakyat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Hal itu diucapkan UAS ketika bertandang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019) siang.

Diketahui, Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pamolango, dan Alexander Marwata akan dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) Desember 2019.

Baca juga: Ini Alasan Ustaz Abdul Somad Mengundurkan Diri dari PNS UIN Suska Riau

"Siapa pun nanti yang diberi amanah, siapa pun dia, negeri kita akan tetap aman dan damai kalau dilaksanakan dengan amanah. Dan amanah itu akan ditanya oleh Allah siapa pun tetap takut pada Tuhan," ucap UAS, dikutip dari Tribunnews.com.

UAS menjelaskan maksud kedatangannya ke KPK adalah untuk memberi kajian dalam rangka penguatan mental untuk para pegawai KPK.

"Tentang integritas, bagaimana dalam Islam kita diajarkan sebesar biji sawi. Pun kecurangan akan dituntut di hadapan Allah. Saya bercerita bagaimana dalam Islam diajarkan kita tidak bergerak, padahal bergerak itu boleh, pada puasa kita tidak makan, padahal makanan itu halal," tuturnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Nasional
Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Nasional
PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

Nasional
KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

Nasional
Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Nasional
IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

Nasional
Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Nasional
Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

Nasional
Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Nasional
Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Nasional
Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X