Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Kompas.com - 20/11/2019, 16:16 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Kompas TV Tak dapat kursi menteri, Waketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya angkat bicara. AHY bersama Demokrat tunjukkan sikap legawa, meski tak digandeng Presiden Jokowi masuk dalam jajaran kabinet Indonesia Maju. AHY bertekad untuk tetap mendukung pemerintahan dan kabinet yang tersusun. Tentunya tak terlepas dengan mengantarkan kritik membangun. Tak lupa AHY juga doakan pemerintahan Jokowi sukses dan amanah. Menurutnya jelas, posisi Demokrat saat ini ada di luar pemerintahan. Bukan serta merta menyerang berbagai kebijakan, melainkan AHY inginkan demokrasi yang positif tetap berjalan dengan ragam masukan cerdas untuk kemajuan bangsa. #AHY #demokrat #oposisi #jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman, Rabu (20/11/2019), menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mafhud MD.

Dalam pertemuan itu, Taufiqoerrochman menyampaikan enam tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara maritim.

"Bakamla ini kan bawah koordinasinya Menko Polhukam. Tentunya sebagai bawahan, saya harus melaporkan situasi Bakamla seperti apa tugasnya, apa yang sudah dikerjakan, apa rencana ke depan, " ujar Taufiq kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

"Kan kita berikan (laporan) secara keseluruhan. Apa sih tantangan kita itu. Bukan tantangan bakamla ya. Tapi tantangan bagi negara kita apa di maritim, " lanjut Taufiq.

Baca juga: Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Tantangan yang dimaksud, pertama konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

"Artinya ada karakter beda antara bagian barat dan timur, sehingga aset (penanganan) yang dikerahkan harus berbeda tentunya," tutur Taufiq.

Kedua, posisi Indonesia yang ada di persilangan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Sehingga, dari posisi itu menurut Taufiq terlihat empat wilayah perairan strategis Indondesia.

"Dari sembilan choke point yang ada di dunia, empat di antaranya ada di Indonesia. Ini jadi kewajiban kita, " ungkap Taufiq.

Ketiga, ada kewajiban Indonesia terhadap hukum laut Internasional, yakni harus mengamankan.

Keempat, masih adanya aktivitas ilegal yang ada di perairan Indonesia. Kelima, ada persoalan perbatasan maritim yang belum selesai.

Baca juga: Sekolah Maritim Standar Internasional Akan Hadir di Patimban

"Keenam, ada sikap asertif di utara (sisi utara perairan Indonesia) dan juga ada kepentingan negara besar di sana. Itu kan berdampak kepada kita," kata Taufiq.

Sehingga, untuk menjawab tantangan itu, Bakamla mendukung tugas pengamanan yang bentuknya adalah mendukung visi poros maritim dunia dari sisi keamanan.

Menurut Taufiq, Menko Mahfud meminta Bakamla melanjutkan tugas-tugas yang sudah dilakukan.

"Sementara beliau sudah setuju dengan apa yang kita kerjakan. Karena beliau baru akan mempelajari. Tapi yang jelas, beliau berpesan agar meneruskan sudah dikerjakan karena sudah on the track," tambah Taufiq.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Nasional
PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

Nasional
Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Nasional
Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Nasional
Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Nasional
Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki 'Presiden 2029'

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki "Presiden 2029"

Nasional
Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Nasional
Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com