Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Johar Arief

Produser Program Talk Show Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Wartawan dan saat ini produser program talk show Satu Meja The Forum dan Dua Arah di Kompas TV ? Satu Meja The Forum setiap Rabu pukul 20.00 WIB LIVE di Kompas TV ? Dua Arah setiap Senin pukul 22.00 WIB LIVE di Kompas TV

Di Balik Ahok dan Candra Hamzah, Ada Apa dengan BUMN Kita?

Kompas.com - 20/11/2019, 08:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

LANGKAH Menteri BUMN Erick Thohir menjadi sorotan akhir-akhir ini. Erick mengundang mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa dipanggil Ahok, ke kantornya, Rabu (13/11/2019).

Seusai pertemuan, Ahok mengatakan dirinya diajak bergabung di BUMN. Ia pun disebut-sebut bakal masuk ke BUMN yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak di sektor energi. Dua perusahaan pelat merah, yakni PT PLN dan Pertamina, digadang-gadang menjadi tujuan Ahok.

Belum jelas posisi yang akan diisi Ahok di BUMN, bisa sebagai direksi ataupun di dewan komisaris. Saat ini nama Ahok tengah menjalani proses seleksi yang melibatkan Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai Presiden Joko Widodo. Kepastian posisi Ahok akan diumumkan pada Desember.

Rencana penunjukan Ahok sebagai petinggi BUMN strategis langsung mengundang kontroversi. Berbagai pihak mempermasalahkan rencana penunjukan Ahok.

Beragam alasan dikemukakan, mulai dari status Ahok yang mantan narapidana, keanggotaannya di partai politik, hingga tak memiliki latar belakang mengelola korporasi besar.

Penolakan terhadap Ahok, karena dinilai sebagai pembuat gaduh, bahkan muncul dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Namun, tak sedikit pula yang mendukung penempatan Ahok di BUMN. Sosok Ahok yang tegas dan lurus tanpa kompromi dinilai tepat untuk membereskan BUMN.

Mengenai pemilihan nama Ahok, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan butuh “pendobrak” untuk bisa memajukan perusahaan pelat merah.

Kementerian BUMN sendiri mengisyaratkan nama Ahok muncul dari Istana. Presiden Jokowi pun angkat bicara. Ia mengatakan, mantan wakilnya di Pemprov DKI tersebut telah membuktikan kinerjanya.

Chandra Hamzah

Setelah Ahok, giliran mantan komisioner KPK Chandra Hamzah dipanggil Erick Thohir ke kantor Kementerian BUMN, Senin (18/11/2019). Chandra juga akan direkrut untuk mengisi posisi di BUMN.

Pada hari yang sama, politisi Partai Golkar, Rizal Mallarangeng, juga menyambangi kantor Kementerian BUMN.

Namun, Rizal mengaku hanya bertukar pikiran dengan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga. Ia menampik ada penawaran untuk mengisi posisi di BUMN dalam pertemuan tersebut.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com