Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

VIDEO: Saat Moeldoko Kenang SBY sebagai Senior

Kompas.com - 20/11/2019, 07:35 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Senior. Kata itu meluncur dengan pasti dari mulut Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko begitu mendengar nama Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Bagi Moeldoko yang pernah dipercaya menjabat Panglima TNI oleh SBY di masa kepresidenannya, sosok Ketua Umum Partai Demokrat itu tak hanya sebatas mantan atasan.

"Ya, begini, dalam kehidupan itu ada senior dan atasan. Kalau atasan kita, loyality kita penuh. Tapi kalau senior, kita respect. Jadi untuk membedakan antara loyality dan respect," ujar Moeldoko dalam wawancara khusus bersama Kompas.com di Kantor KSP Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Baca juga: Staf KSP Teken Pakta Integritas, Moeldoko: Yang Tak Sepakat Cari Kerjaan Lain

Ia menaruh hormat kepada SBY selaku senior di TNI dan pemerintahan meski pada Pilpres 2019 mereka mendukung capres yang berbeda.

Masuk Akabri, SBY lebih dulu dibanding Moeldoko. SBY masuk Akabri pada 1973 sedangkan Moeldoko pada 1981.

"Karena kita udah tahu. Bahwa kalau kita di bawahnya pemimpin loyalitas kan harus (tinggi). Tapi senior yes, kita harus respect. Enggak boleh dikurangi. Nah itu," ujar dia.

Dalam perbincangan santai itu, Moeldoko pun bercerita mengenai kegiatannya saat pensiun. Ia memilih bercocok tanam untuk mengisi waktu luangnya.

Baca juga: Pernah Bingungkan Moeldoko, Apa Itu Stunting dan Bagaimana Efeknya?

Sang bapak yang dulu petani menjadi inspirasi jenderal bintang empat itu bercocok tanam. Kini tak tanggung-tanggung, Moeldoko didapuk sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia versi Musyawarah Nasional yang dipimpin Oesman Sapta Odang.

"Karena saya anaknya petani. Dan saya selaku ketua HKTI sekarang. Maka itu pilihan hidup saya waktu saya pensiun

Kompas TV KSP Moeldoko tanggapi permintaan pulang untuk Rizieq Shihab dari Wasekjen PBNU Isfah Abidal Azis. Menurut Moeldoko perihal kepulangan Rizieq tinggal pulang saja, tanpa harus menunggu apapun. Hal itu disampaikannya dalam wawancara di komplek istana kepresidenan Rabu (30/10). Sebelumnya beredar video viral di media sosial terkait pernyataan Isfah yang meminta al Habib Muhammad Rizieq bin Shihab berhak untuk pulang dan kembali ke Indonesia. Rizieq sendiri tinggal di Makkah, Arab Saudi sejak April 2017. Rizieq diketahui terjerat 2 kasus, yaitu dugaan percakapan mesum dan penistaan pancasila. #moeldoko #rizieqshihab #fpi


. Saya punya waktu banyak waktu itu setelah 2,5 tahun saya pensiun maka saya membangun usaha di bidang pertanian dan alhamdulillah itu menjadi pilihan saya," tutur dia.

Mantan Panglima TNI itu yang sebelumnya berurusan dengan masalah pertahanan dan persenjataan kini menjalani perannya di dunia yang berbeda 180 derajat.

 

Baca juga: Moeldoko: Kalau Ada Menteri yang Mulai Belok, Saya Akan Kencang

Sebagai Kepala KSP, Moeldoko kini kerap bersentuhan dengan tugas-tugas baru seperti memperepat masuknya investasi ke Indonesia.

Ia pun bercerita mengenai minimnya investasi yang masuk ke Indonesia sehingga semua hal terkait investasi perlu disegerakan.

"Investasi, segera. Kenapa? Karena kita enggak akan menjadi negara yang cepat maju, kalau tidak semuanya disegerakan. Karena itulah segera perbaiki regulasi, perbaiki environment. Segera perbaiki ekosistem. Sehingga segera bertumbuh dengan cepat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com