Staf KSP Teken Pakta Integritas, Moeldoko: Yang Tak Sepakat Cari Kerjaan Lain

Kompas.com - 18/11/2019, 17:19 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta seluruh pegawai di Kantor Staf Presiden (KSP) untuk menandatangani pakta integritas, Senin (18/11/2019). Dok KSPKepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta seluruh pegawai di Kantor Staf Presiden (KSP) untuk menandatangani pakta integritas, Senin (18/11/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta seluruh pegawai di Kantor Staf Presiden ( KSP) untuk menandatangani pakta integritas.

Moeldoko menekankan perlunya komitmen dan integritas tinggi dari semua karyawan di lingkungan KSP.

“Yang tidak sepakat dengan isinya dan tidak menandatangani, silakan untuk mencari pekerjaan lain. Tidak ada tempat bagi mereka di KSP,” kata Moeldoko dalam acara penandatanganan pakta integritas, Senin (18/11/2019) pagi, sebagaimana dikutip dari siaran pers KSP.

Pakta integritas tersebut merupakan pelengkap dari kode etik yang selama ini berlaku di KSP.

Baca juga: Vokasi P2TIM Bertemu Moeldoko, Cerita Kesuksesan Lulusan Vokasi Papua

 

Kode Etik KSP meliputi aspek religiusitas, integritas, dan profesionalitas, termasuk di dalamnya ada mekanisme penanganan bagi yang melanggar.

Pakta integritas yang harus diikuti seluruh karyawan di KSP ini terdiri dari tujuh butir.

Isinya antara lain menyebut "Menghindarkan segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas”.

Selain itu, “Berperan secara proaktif dalam mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela”.

Butir pakta integritas lainnya yakni "Tidak meminta dan/atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung terkait jabatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku”.

KSP merupakan lembaga di lingkungan istana yang keberadaannya mengikuti masa bakti presiden dan wakil presiden terpilih.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Percepat Pembangunan, Mendes PDTT Minta Kepala Desa Lakukan Studi Banding

Percepat Pembangunan, Mendes PDTT Minta Kepala Desa Lakukan Studi Banding

Nasional
Sumpah Pemuda, Sejarah Lahirnya Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan...

Sumpah Pemuda, Sejarah Lahirnya Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan...

Nasional
UPDATE 28 Oktober: 325.793 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 28 Oktober: 325.793 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE 28 Oktober: Tambah 4.029, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 400.483

UPDATE 28 Oktober: Tambah 4.029, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 400.483

Nasional
Polri Panggil Lagi Pegawai Kejaksaan yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran

Polri Panggil Lagi Pegawai Kejaksaan yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran

Nasional
Wapres Ma'ruf: Indonesia Merupakan Bangsa yang Hormati HAM

Wapres Ma'ruf: Indonesia Merupakan Bangsa yang Hormati HAM

Nasional
Sejak April, Ada 15.000 Mahasiswa Jadi Relawan Mitigasi Covid-19

Sejak April, Ada 15.000 Mahasiswa Jadi Relawan Mitigasi Covid-19

Nasional
Wapres Ma'ruf Ingatkan Elemen Bangsa Berkomitmen Pertahankan Demokrasi

Wapres Ma'ruf Ingatkan Elemen Bangsa Berkomitmen Pertahankan Demokrasi

Nasional
Antisipasi Klaster Libur Panjang, Satgas Covid-19 Minta Daerah Destinasi Wisata untuk Siap Siaga

Antisipasi Klaster Libur Panjang, Satgas Covid-19 Minta Daerah Destinasi Wisata untuk Siap Siaga

Nasional
Jokowi Berterima Kasih kepada Putra Mahkota Abu Dhabi soal Nama Jalan

Jokowi Berterima Kasih kepada Putra Mahkota Abu Dhabi soal Nama Jalan

Nasional
RI Negara Risiko Tinggi, BNPB Minta Masyarakat Tingkatkan Literasi Kebencanaan

RI Negara Risiko Tinggi, BNPB Minta Masyarakat Tingkatkan Literasi Kebencanaan

Nasional
Pengamat: Ibarat Covid-19, Demokrasi kalau Di-rapid Test Hasilnya Reaktif

Pengamat: Ibarat Covid-19, Demokrasi kalau Di-rapid Test Hasilnya Reaktif

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Libatkan Pegiat Lingkungan dalam Proyek Pariwisata di Pulau Rinca

Ketua MPR Minta Pemerintah Libatkan Pegiat Lingkungan dalam Proyek Pariwisata di Pulau Rinca

Nasional
Wapres Sebut Demokrasi di Indonesia Berkembang Baik

Wapres Sebut Demokrasi di Indonesia Berkembang Baik

Nasional
Lewat Sistem Ini, Data Real Time Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Diketahui

Lewat Sistem Ini, Data Real Time Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Diketahui

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X