Polri Terbuka atas Masukan terhadap Proses Rekrutmen Anggota Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mempersilakan masyarakat memberikan masukan yang membangun terhadap proses penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2019.

Dalam rekrutmen kali ini, Polri menggandeng tim Litbang Kompas untuk melakukan survei dalam proses seleksi.

Survei tersebut dilakukan terhadap enam Polda dan satu Akpol Semarang.

Enam Polda itu meliputi Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.

Survei ini melibatkan 310 peserta atau responden yang terdiri dari Tamtama 30 orang, Bintara 248 orang, dan Akpol 32 orang.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Peserta Rekrutmen Polri Tidak Pernah Dihubungi Penembak di Atas Kuda

Salah satu hasilnya adalah mayoritas responden atau peserta seleksi merasa puas, dengan rata-rata kepuasaan semakin meningkat seiring tahap yang dilalui.

Dari 11 tahap yang dijalani, paling rendah ada pada tahap sosialisasi sebanyak 5,32 persen.

Sedangkan rating tertinggi ada pada tahap pemeriksaan psikologi II sebesar 5,75 persen.

Menanggapi hasil tersebut, Polri memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk sama-sama mengawal proses penerimaan anggota Polri.

"Untuk menindaklanjuti hasil survei Litbang Kompas tersebut, pada kesempatan ini dipersilakan Kompolnas, IPW, hingga masyarakat untuk memberikan masukan konstruktif terhadap proses penerimaan," ujar Karojianstra SSDM Polri Brigjen Pol Subiyanto saat membuka Focus Grup Discussion (FGD) di Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Baca juga: Oknum yang Diduga Peras Peserta Rekrutmen Polri Belum Pasti Dipidana

Subiyanto mengatakan, survei ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran kepuasan peserta seleksi.

Adapun keterlibatan Litbang Kompas dilakukan melalui tender terbuka di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diikuti oleh beberapa lembaga survei.

Ia mengatakan, survei ini juga sebagai upaya mengurangi "Penembak di Atas Kuda" atau adanya peran oknum dalam menawarkan bantuan terhadap peserta rekrutmen.

Ia mengungkapkan, bahkan fenomena tersebut masih ada.

"Kami bukan menjamin 100 persen, tapi sudah 99 persen sudah tidak, karena beberapa kejadian yang dilakukan oleh panitia, sudah dilakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku. Diproses termasuk pidananya," katanya.

Baca juga: Sosialisasi Rekrutmen Polri 2017, Hadir di CFD hingga Libatkan KPK

"Selain itu, sebagai feedback dalam proses penerimaan tersebut, dilanjutkan juga audit internal, supervisi, serta monitor dan evaluasi pada setiap tahap seleksi yang dilakukan," tambahnya.

Diberitakan, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, sebanyak 95 persen peserta rekrutmen anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Tahun Anggaran 2019 tidak pernah dihubungi oleh "Penembak di Atas Kuda".

Dengan tingginya jumlah responden yang menyatakan tidak pernah dihubungi "Penembak di Atas Kuda", menandakan bahwa rekrutmen anggota Polri mulai mengalami kemajuan signifikan.

Adapun istilah "Penembak di Atas Kuda" merujuk pada peran oknum dalam menawarkan bantuan terhadap peserta rekrutmen dengan iming-iming dalam memperlancar proses seleksi.