Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenko PMK Selaraskan dan Sempurnakan Materi Bimbingan Pranikah

Kompas.com - 19/11/2019, 18:24 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) akan menyelaraskan sekaligus menyempurnakan materi bimbingan pranikah yang selama ini sudah dilaksanakan sejumlah agama.

Deputi Koordinasi Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono memastikan, penyelarasan dan penyempurnaan materi bimbingan pranikah ini dilakukan bersama elemen masyarakat.

"Kami mengundang semua elemen masyarakat untuk menyempurnakan semua gagasan dan apa yang bisa dilakukan Kementerian Agama sejak beberapa tahun terakhir," kata Agus saat dijumpai di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Baca juga: Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

"Misalnya berbicara masalah pembinaan calon pengantin dalam rangka mewujudkan keluarga yang unggul, itu harus dimulai dari awal. Pak Menko mengatakan dari sejak mereka mau jadi pengantin," lanjut dia.

Pihak yang akan diajak dalam penyelarasan dan penyempurnaan ini, yakni Kementerian Agama sendiri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hingga Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Selama ini, sejumlah agama, misalnya Islam, Protestan atau Katolik, telah menerapkan bimbingan pranikah bagi setiap calon pengantin.

Namun, Agus mengakui, ada yang tidak menjalankan bimbingan itu.

Penyelarasan dan penyempurnaan materi bimbingan pranikah itu pun dilakukan demi calon pengantin mempunyai pengetahuan mendalam soal kehidupan perkawinan dan berkeluarga.

Agus menambahkan, materi bimbingan pranikah yang akan diberikan meliputi pengelolaan keluarga, perencanaan pendidikan anak hingga kesehatan.

Baca juga: Pro Kontra Wacana Sertifikasi Pernikahan...

"Pemahaman tentang arti pentingnya mengelola keluarga sehat. Merencanakan punya anak yang sehat. Pemerintah fokus betul terhadap bahaya stunting sehingga BKKBN dan Kemenkes akan diundang, dilibatkan," kata Agus.

"Lalu menyangkut masalah pendidikan. Di Kemendikbud, ada direktorat pendidikan keluarga. Setelah punya anak, perlu pemahaman tentang bagaimana pola asuh anak balita, pendidikan anak usia dini (PAUD) ini penting sekali," lanjut dia.

Materi pengelolaan keuangan negara juga akan dijadikan materi bimbingan pranikah. Sebab, hal itu adalah salah satu penyebab perceraian. 

 

Kompas TV Kasus pelemparan sperma masih terus didalami pihak kepolisian. Dari keterangan pelaku akhirnya terungkap motif perbuatannya. Polisi menyebut korban teror sperma Sidik Nugraha di Tasikmalaya bertambah. Dari hasil penyelidikan, korban teror sperma mencapai tujuh perempuan.<br /> <br /> Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, para korban akan dimintai keterangan setelah adanya laporan perbuatan pelaku yang juga melakukan begal payudara. Polisi masih terus menunggu laporan lainnya dari para korban dan untuk sementara korban rata-rata berusia dewasa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com