Kemendagri Akui Kualitas SDM Jadi Tantangan Pengelolaan Keuangan Desa

Kompas.com - 19/11/2019, 15:46 WIB
Diskusi bertajuk Polemik Dana Desa: Sudah Tepat Guna? di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (19/11/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANDiskusi bertajuk Polemik Dana Desa: Sudah Tepat Guna? di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Benny Irwan menilai, salah satu tantangan yang dihadapi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa adalah kualitas sumber daya manusia ( SDM) di desa itu sendiri.

Hal itu dipaparkan Benny dalam diskusi bertajuk "Polemik Dana Desa: Sudah Tepat Guna?" di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

"SDM aparatur desa itu bermacam-macam. Data kita mengatakan bahwa lebih dari 60 persen aparatur desa itu hanya lulusan SMA, 19 persen sekian aparatur desa itu sarjana, dan lebih dari 21 persen itu tidak lulus pendidikan formal atau tidak ikut pendidikan formal atau hanya lulus SD dan SMP saja," kata Benny.

Selain kualitas SDM aparatur desa, kata dia, kualitas SDM pembina pemerintahan desa dari tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan juga akan sangat menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.


Baca juga: Polemik Dana Desa yang Melahirkan Desa Fiktif...

Tantangan lainnya juga ada di kualitas SDM pembina pemerintahan desa pada tingkat provinsi, kabupaten hingga kecamatan yang cenderung berbeda-beda.

"Saya menegaskan, dana desa lebih banyak diatur oleh teman di Kementerian Keuangan, tapi yang soal keuangan desa yang udah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) itu diatur Kemendagri di tahap awal dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Di mana dana desa salah-satu bagian APBDes," ujar dia.

Menurut Benny, secara umum Kemendagri meningkatkan kapasitas regulasi mulai dari tingkat pusat ke daerah. Serta peningkatan kapasitas SDM pembina pemerintahan desa dan aparatur desa.

"Kan harus ada perda, perkada agar dana bisa dicairkan. Kita perlu bina dulu teman di daerah untuk menyiapkan regulasi tadi. Demikian juga desa ada peraturan desa harus diterbitkan dan lain-lain. Itu kita tingkatkan dulu kapasitas SDM aparatur desanya," kata dia.

Baca juga: Heboh Desa Fiktif, Bantahan Kemendagri, hingga Desa Cacat Hukum...

Benny menyatakan, peningkatan kapasitas itu melalui pelatihan sekaligus bimbingan teknis. Khususnya menyangkut pengelolaan keuangan desa.

"Itu kita coba lakukan sejak tahun 2015, secara bertahap dan berjenjang kita kuatkan teman-teman di provinsi, kabupaten nanti mereka melakukan peningkatan kapasitas SDM ke aparatur desa," ujarnya.

Sebab, lanjut Benny, Kemendagri tak bisa bergerak sendiri dengan melatih aparatur desa secara langsung.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Nasional
Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Nasional
Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nasional
PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

Nasional
 PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

Nasional
Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Nasional
Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Nasional
Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Nasional
Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nasional
SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

Nasional
KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

Nasional
Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Nasional
SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

Nasional
Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Nasional
Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X