KILAS

Banyak Desa Fiktif Bermunculan untuk Dapatkan Dana Desa, Negara Dirugikan

Kompas.com - 07/11/2019, 18:50 WIB
DOK. Humas DPR

KOMPAS.com - Pada Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya, terungkap keberadaan desa fiktif atau desa tidak berpenghuni yang menerima dana desa.

Tidak dilakukannya pengusutan terhadap keberadaan desa fiktif tersebut membuat dana desa ditransfer secara terus-menerus. Bahkan agar bisa mendapatkan aliran dana desa, desa-desa fiktif makin ramai bermunculan.

Padahal, besar anggaran dana desa terus meningkat setiap tahunnya. Tahun ini, total alokasi dana desa mencapai Rp 70 triliun. Jumlah tersebut naik tiga kali lipat dari tahun 2015.

Pada 2020 mendatang, total alokasi dana desa akan mencapai Rp 72 triliun. Melihat besaran jumlahnya, pembiayaan dana desa pada desa fiktif tentunya akan merugikan keuangan negara.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mencontohkan salah satu desa tidak berpenghuni yang tercatat dalam data pemerintah kabupaten setempat.

Baca juga: Ramai Soal Desa Fiktif, Ini Mekanisme Pembentukan Desa Baru

“Saya kebetulan tahu persis di Halmahera Selatan ada pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Tetapi kalau bupati mencatat itu sebagai desa, kami bisa bayangkan berapa banyak anggaran kita yang sudah turun selama bertahun-tahun ini dihabiskan,” kata Hatari, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Terkait masalah tersebut, Hatari mengingatkan risiko yang didapat jika tidak segera dilakukan pengusutan pada keberadaan desa fiktif.

Jika dibiarkan, Hatari mengatakan, Pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun depan di 270 kabupaten atau kota bisa mengacaukan dana desa.

“Apalagi tahun depan ada Pilkada serentak, ini bisa jadi Anjungan Tunai Mandiri (ATM), apalagi kepala daerah yang incumbent,"  kata Hatari saat raker bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, di Gedung Nusantara I Senayan Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Itu itu, lanjut Hatari, ia menghimbau semua jajaran mengecek kembali tata kelola dana desa.

"Paling tidak Pak Menteri bisa me- pola yang kacau ini,” ucap Hatari.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

Nasional
UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

Nasional
UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

Nasional
Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Nasional
Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Nasional
Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Nasional
Antisipasi Puncak Arus Balik, Ketua Satgas: Jangan Ada Pihak Ambil Kebijakan Berbeda

Antisipasi Puncak Arus Balik, Ketua Satgas: Jangan Ada Pihak Ambil Kebijakan Berbeda

Nasional
110 TKA China Disebut Masuk Indonesia di Hari Pertama Lebaran, KSPI: Keadilan Tidak Ada

110 TKA China Disebut Masuk Indonesia di Hari Pertama Lebaran, KSPI: Keadilan Tidak Ada

Nasional
Distribusi dan Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547 Dihentikan Sementara

Distribusi dan Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547 Dihentikan Sementara

Nasional
Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X