KILAS

Banyak Desa Fiktif Bermunculan untuk Dapatkan Dana Desa, Negara Dirugikan

Kompas.com - 07/11/2019, 18:50 WIB
DOK. Humas DPR

KOMPAS.com - Pada Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya, terungkap keberadaan desa fiktif atau desa tidak berpenghuni yang menerima dana desa.

Tidak dilakukannya pengusutan terhadap keberadaan desa fiktif tersebut membuat dana desa ditransfer secara terus-menerus. Bahkan agar bisa mendapatkan aliran dana desa, desa-desa fiktif makin ramai bermunculan.

Padahal, besar anggaran dana desa terus meningkat setiap tahunnya. Tahun ini, total alokasi dana desa mencapai Rp 70 triliun. Jumlah tersebut naik tiga kali lipat dari tahun 2015.

Pada 2020 mendatang, total alokasi dana desa akan mencapai Rp 72 triliun. Melihat besaran jumlahnya, pembiayaan dana desa pada desa fiktif tentunya akan merugikan keuangan negara.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mencontohkan salah satu desa tidak berpenghuni yang tercatat dalam data pemerintah kabupaten setempat.

Baca juga: Ramai Soal Desa Fiktif, Ini Mekanisme Pembentukan Desa Baru

“Saya kebetulan tahu persis di Halmahera Selatan ada pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Tetapi kalau bupati mencatat itu sebagai desa, kami bisa bayangkan berapa banyak anggaran kita yang sudah turun selama bertahun-tahun ini dihabiskan,” kata Hatari, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Terkait masalah tersebut, Hatari mengingatkan risiko yang didapat jika tidak segera dilakukan pengusutan pada keberadaan desa fiktif.

Jika dibiarkan, Hatari mengatakan, Pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun depan di 270 kabupaten atau kota bisa mengacaukan dana desa.

“Apalagi tahun depan ada Pilkada serentak, ini bisa jadi Anjungan Tunai Mandiri (ATM), apalagi kepala daerah yang incumbent,"  kata Hatari saat raker bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, di Gedung Nusantara I Senayan Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Itu itu, lanjut Hatari, ia menghimbau semua jajaran mengecek kembali tata kelola dana desa.

"Paling tidak Pak Menteri bisa me- pola yang kacau ini,” ucap Hatari.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Ajukan Anggaran Rp 15 M untuk Mesin Anjungan Data Mandiri

Kemendagri Ajukan Anggaran Rp 15 M untuk Mesin Anjungan Data Mandiri

Nasional
BPIP Minta Pancasila Diajarkan Secara Lebih Merakyat

BPIP Minta Pancasila Diajarkan Secara Lebih Merakyat

Nasional
Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas, Ahmad Basarah: Untuk Akomodasi Pancasila Diajarkan di Sekolah

Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas, Ahmad Basarah: Untuk Akomodasi Pancasila Diajarkan di Sekolah

Nasional
Sepanjang 2019, Polisi Tangkap 19 Penyuplai Bahan Peledak untuk 'Destructive Fishing'

Sepanjang 2019, Polisi Tangkap 19 Penyuplai Bahan Peledak untuk "Destructive Fishing"

Nasional
Investigasi Lebih Lanjut, Polri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Tak Beraksi Sendiri

Investigasi Lebih Lanjut, Polri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Tak Beraksi Sendiri

Nasional
MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Petinggi TNI Dikumpulkan Jokowi | Tetangga Novel Laporkan Politikus PDI-P

[POPULER NASIONAL] Petinggi TNI Dikumpulkan Jokowi | Tetangga Novel Laporkan Politikus PDI-P

Nasional
Kejaksaan Agung Telaah Laporan soal Jiwasraya untuk Temukan Dugaan Tindak Pidana

Kejaksaan Agung Telaah Laporan soal Jiwasraya untuk Temukan Dugaan Tindak Pidana

Nasional
Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Nasional
Heboh Desa Fiktif, Bantahan Kemendagri, hingga Desa Cacat Hukum...

Heboh Desa Fiktif, Bantahan Kemendagri, hingga Desa Cacat Hukum...

Nasional
KPK Minta Polisi Serius Tangani Laporan Tetangga Novel terhadap Dewi Tanjung

KPK Minta Polisi Serius Tangani Laporan Tetangga Novel terhadap Dewi Tanjung

Nasional
Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law

Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law

Nasional
Eks Bupati Kepulauan Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara

Eks Bupati Kepulauan Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara

Nasional
Teluk Balikpapan Akan Dieksploitasi demi Ibu Kota Baru

Teluk Balikpapan Akan Dieksploitasi demi Ibu Kota Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X