Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Pancasila Diajarkan di Sekolah, BPIP Ajak Mendikbud dan Menag Bertemu

Kompas.com - 18/11/2019, 21:06 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Hariyono, mengatakan pihaknya akan mengajak kementerian terkait untuk merealisasikan rencana mengajarkan Pancasila di sekolah.

Menurut Hariyono BPIP segera mengajak Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan (Kemendikbud) untuk membahas hal ini.

"Kita dalam waktu dekat ini akan ajak Kemendikbud dan Kemenag insya Allah akan kita ajak ketemuan," ujar Hariyono usai memberikan materi penguatan nilai Pancasila di bilangan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

Baca juga: BPIP Minta Pancasila Jadi Mata Pelajaran Wajib sejak PAUD hingga PT

Alasan mengundang kedua kementerian itu, kata dia, karena ada saling keterkaitan antara pendidikan dan keagamaan.

Sebab, kata Hariyono, program ini akan diajarkan di lembaga pendidikan. Kemudian, ada kaitan antara materi Pancasila yang akan diajarkan dan pendidikan agama.

Hariyono mengungkapkan, BPIP ingin pembelajaran Pancasila di sekolah nantinya direalisasikan dalam satu mata pelajaran khusus yakni Pendidikan Pancasila.

Sehingga, nilai-nilai Pancasila nantinya bisa disampaikan secara utuh.

"Kalau pendidikan kewarganegaraan atau PPKN sekarang aspek Pancasila tidak dominan. Saat ini, kalau dari buku teks pelajaran lebih banyak (memuat) teori kebangsaan barat," tutur Hariyono.

Hariyono menuturkan, BPIP ingin realisasi pengajaran Pancasila di sekolah bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Paling cepat, pada semester mendatang Pancasila sudah bisa diajarkan di sekolah hingga pendidikan tinggi.

Namun, dia menyadari ada berbagai hal yang harus dipersiapkan terlebih dulu. Salah satunya perihal dasar aturan pembelajaran Pancasila.

"Kalau bisa semester depan sudah bisa lakukan (pembelajaran Pancasila di sekolah). Sehingga sejak saat ini kita usulkan," tambah Hariyono.

Sebelumnya, Hariyono, mengatakan Pancasila sebaiknya dijadikan mata pelajaran wajib di sekolah.

Dirinya berharap Kemendikbud mau mengakomodasi usulan ini.

"Tidak mungkin Pancasila itu bisa terwujud jika tidak diperjuangkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ir Soekarno, Pancasila baru bisa menjadi realita kalau ada perjuangan," ujar Hariyono.

Namun, kata dia, saat ini bangsa Indonesia cenderung tidak memperjuangkan Pancasila itu sendiri.

Baca juga: Tersangka Teroris di Medan Tak Hafal Indonesia Raya dan Pancasila

"Jangankan diperjuangkan, diajarkan saja tidak. Nah inilah tantangannya, kami minta dukungan dari bapak ibu, kami akan mendorong Kemendikbud memasukkan lagi Pancasila jadi mata pelajaran wajib," lanjut Hariyono.

Selama ini, lanjut dia, pendidikan Pancasila di sekolah belum berjalan maksimal.

Sebab, Pancasila masih menjadi bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan (PPKN).

Karena itu, BPIP mendorong agar Pendidikan Pancasila menjadi pelajaran wajib sejak tingkat PAUD hingga perguruan tinggi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com