Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memanggil Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Kepala BNPT membahas strategi penanganan terorisme.

Selesai rapat, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, dalam rapat tersebut disimpulkan bahwa penanganan terorisme tak hanya bisa dilakukan lewat satu kementerian atau lembaga.

Baca juga: Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

"Jadi perlu ada upaya preventif, kemudian upaya penegakan hukum, dan lain-lain, tetapi ini diperlukan kegiatan lintas sektoral bukan hanya satu," ujar Tito di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

"Misalnya satu kepolisian atau BNPT saja, tapi strategi pencegahannya melibatkan banyak sekali stakeholders, baik pemerintah, Kemendikbud, Kementerian Agama, kemudian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, banyak sekali," kata dia.

Karenanya, kata Tito, butuh pihak yang bisa mengoordinasikan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memberantas terorisme.

Tito mengatakan, Wapres Ma'ruf merupakan sosok yang layak mengoordinasikan pemberantasan terorisme lantaran posisinya di atas semua kementerian dan lembaga.

Selain itu, kata Tito, Ma'ruf merupakan sosok ulama besar sehingga memiliki kapasitas untuk menangani masalah terorisme yang juga terkadang bersentuhan dengan agama.

"Ini kemudian kita sepakat di BNPT sebagai sentral utama tapi BNPT mengoordinasi harian dengan semua stakeholder, baik pemerintah maupun nonpemerintah, tetapi di bawah komando atau koordinasi langsung wapres," ujar Tito.

Baca juga: Cegah Terorisme, Komisi III DPR Minta Brimob Tingkatkan Kompetensinya

"Masalah terorisme yang lebih banyak berhubungan dengan masalah pemahaman ya pak wapres dan wapres kita adalah ulama besar. Pak wapres saya kira lebih tepat yang ditunjuk oleh pak presiden," kata dia.