Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

Kompas.com - 15/11/2019, 16:48 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin (kiri) menjawab pertanyaan media di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (8/11/2019). Wapres menyatakan mendengar rumor mengenai masuknya nama mantan ketua KPK Antasari Azhar sebagai calon anggota dewan pengawas KPK, namun ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayWakil Presiden Maruf Amin (kiri) menjawab pertanyaan media di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (8/11/2019). Wapres menyatakan mendengar rumor mengenai masuknya nama mantan ketua KPK Antasari Azhar sebagai calon anggota dewan pengawas KPK, namun ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, guru ngaji tak perlu disertifikasi dalam rangka mencegah penyebaran radikalisme.

Ia menanggapi soal guru ngaji dari pelaku bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan yang jadi buron polisi.

"Apakah perlu sertifikasi guru ngaji? Saya kira belum. Kita belum memikirkan pentingnya sertifikasi guru ngaji itu ya," ujar Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Ma'ruf mengatakan, pencegahan penyebaran terorisme melalui guru ngaji memang penting. Namun, tidak perlu sampai menyertifikasi guru ngaji.

Baca juga: Menhub Kumpulkan Semua Pengelola Transportasi Online Terkait Bom di Medan

Ia mengatakan, hal yang terpenting, pemerintah melalui pembinaan kepada para pemuka agama menekankan pentingya pengajaran agama yang moderat dan toleran.

"Jangan sampai ada guru ngaji yang mengajarkan paham radikal, itu intinya. Bukan pada sertifikasinya. Bahwa guru ngaji ini harus mengajarkan ajaran-ajaran yang moderat, ajaran yang wasathiyah," ucap Ketua Umum MUI itu.

Pasca-bom bunuh diri di Mako Polrestabes Medan pada Rabu (13/11/2019), lima rumah digeledah polisi.

Satu rumah di Jalan Jangka, tiga rumah di Marelan, dan satu rumah di Belawan. Saat ini, polisi mengejar guru ngaji RMN, terduga pelaku bom bunuh diri. 

"Kami juga menggeledah yang selama ini diduga memberikan pengajian pada si pelaku, yang diduga sebagai imamnya. Masih dalam pengejaran, namun kami sudah bisa mengantongi identitasnya yang diduga imam," kata Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Mardiaz Kusin.

Hanya saja, Mardiaz enggan menyebut identitas pimpinan pengajian itu. Dia menyebut, petugas masih bekerja keras untuk mengusut kasus ini.

Baca juga: Fakta Istri Bomber Medan, dari Peran hingga Rencana Meneror Bali...

Hingga kini, pihaknya telah melakukan penggeledahan pada beberapa tempat di Kota Medan.

Lokasi pertama yakni di rumah terduga pelaku RMN dan di rumah sosok yang diduga sebagai guru ngaji pelaku.

"Kami juga sudah memintai keterangan dari sosok-sosok yang kami duga memiliki kaitan dengan pelaku dalam melakukan aksi bom tersebut," kata dia. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Nasional
Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Nasional
Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Nasional
Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Nasional
377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

Nasional
Menanti Penetapan Tersangka Kebakaran Gedung Utama Kejagung...

Menanti Penetapan Tersangka Kebakaran Gedung Utama Kejagung...

Nasional
Soal Kebakaran Kejagung, Pimpinan Komisi III Minta Temuan Penegak Hukum Dihormati

Soal Kebakaran Kejagung, Pimpinan Komisi III Minta Temuan Penegak Hukum Dihormati

Nasional
Anggaran Daerah Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank, Mendagri Singgung soal Kepentingan Pengusaha

Anggaran Daerah Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank, Mendagri Singgung soal Kepentingan Pengusaha

Nasional
Kampanye Daring Pilkada Diharapkan Dapat Diakses Pemilih dengan Disabilitas

Kampanye Daring Pilkada Diharapkan Dapat Diakses Pemilih dengan Disabilitas

Nasional
Dakwaan Nurhadi dan Menantu: Terima Suap Rp 45,7 Miliar, Gratifikasi Rp 37,2 Miliar

Dakwaan Nurhadi dan Menantu: Terima Suap Rp 45,7 Miliar, Gratifikasi Rp 37,2 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X