Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Dewan Pakar Berharap Munas Golkar Lahirkan Ide Besar untuk Indonesia

Kompas.com - 14/11/2019, 20:04 WIB
Kurniasih Budi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono berharap Steering Committee (SC) Musyawarah Nasional Partai Golkar dapat menyiapkan ide besar untuk kemajuan bangsa dan negara di masa depan.

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar telah menetapkan Musyawarah Nasional Partai Golkar berlangsung 3-6 Desember 2019 di Jakarta.

Agung menjelaskan, Munas Golkar tak melulu membahas kepengurusan. Forum tertinggi Partai Golkar itu, ia melanjutkan, juga menjadi wahana menggodok gagasan-gagasan kader partai untuk membangun Indonesia.

“Menjadi tugas SC bahwa Munas Golkar ke depan harus lebih baik. Tidak hanya memilih ketua, tetapi juga mampu melahirkan gagasan-gagasan segar untuk kemajuan bangsa dan negara,” kata Agung saat rapat paripurna I Rapimnas Partai Golkar di Hotel Ritz Calton, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: Munas Golkar Bakal Digelar Mulai 3 Desember 2019

Politisi senior Golkar itu pun mengajak kader Partai Golkar mengutamakan musyawarah untuk mufakat saat mengambil keputusan dalam munas.

“Sebagai partai besar, kita harus tunjukkan bahwa Golkar bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan musyawarah mufakat,” ucapnya.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono.Dok DPP Golkar Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono.

Golkar, ia melanjutkan, perlu memanfaatkan segenap potensi dalam menyongsong momentum politik, Pemilu 2024.

“Pada 2024 nanti tidak ada lagi petahana. Bahkan, saat ini kita memiliki potensi dengan menduduki posisi-posisi strategis, menko, menteri, dan sebagainya sehingga ini menjadi ajang Partai Golkar menunjukkan eksistensinya,” kata dia.

Tak cuma itu, Golkar perlu mengoptimalkan kader-kadernya untuk mengisi pos-pos badan usaha milik negara (BUMN) agar dapat mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara.

Perkubuan jelang Munas Golkar

Agung juga menegaskan, Golkar merupakan keluarga besar yang memiliki perbedaan pandangan.

Namun, seluruh kader Partai Golkar mesti menerima dan menjalani keputusan munas mendatang.

“Formatur terpilih harus bersama-sama merangkul. Hal ini bukan berarti lantas pengurus DPP akan "membengkak" tetapi tetap harus selektif,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo saat pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (14/11/2019)Dok. Partai Golkar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo saat pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (14/11/2019)

Upaya mengakomodasi berbagai kubu di internal Golkar tetap mesti memperhatikan kader-kader terbaik, tokoh-tokoh masyarakat, dan organisasi sayap.

“Semuanya itu akan berperan sebagai vote getter,” kata Agung.

Revisi AD/ART

Agung pun meminta pengurus DPP 2019-2024 merevisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Perubahan perlu dilakukan agar AD/ART Partai Golkar lebih kontekstual dengan perubahan zaman.

Berangkat dari situ, pengurus DPP Golkar mendatang perlu membentuk tim khusus untuk merumuskan perubahan AD/ART tersebut.

“Bentuklah tim khusus AD/ART yang bisa merumuskan tentang perbaikan AD/ART yang lebih baik, termasuk dengan meminta masukan-masukan dari daerah,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com