Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Minta Jajarannya Serap Anggaran 2019 secara Penuh

Kompas.com - 14/11/2019, 19:22 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh jajarannya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dapat menyerap anggaran secara penuh pada tahun 2019 ini.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam penyerahan DIPA di Sasana Bhakti Praja Gedung C Kemendagri, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

"Masalah penyerapan anggaran DIPA tahun 2019, kembali saya menekankan supaya terjadi penyerapan," kata Tito seperti dikutip dari siaran pers Kemendagri.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Serap Visi Presiden dalam Bangun Daerah

Tito mengatakan, saat ini waktu yang tersisa untuk menyerap anggaran tinggal sedikit, yakni sekitar satu bulan lagi.

Apalagi, kata dia, biasanya menjelang dua minggu menuju akhir tahun, belanja yang dilakukan sudah mulai dikurangi.

"Jadi sisa anggaran betul-betul dimanfaatkan," kata dia.

Baca juga: Serapan APBD 2019 Baru 60 Persen, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Perhatikan Belanja Modal

Selain itu, Tito juga meminta agar dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menyisir anggaran yang belum terserap dengan baik.

"Mohon disisir lagi oleh bagian monitoring evaluasi di perencanaan, serta bagian inspektorat dan rekan-rekan komponen, dicek lagi," kata dia.

Kompas TV Dalam beberapa hari terakhir ramai dikabarkan soal keberadaan desa fiktif yang mendapatkan bantuan dana desa dari pemerintah pusat. Beberapa desa fiktif yang dibentuk diduga berada di 2 kecamatan Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Yakni Desa Uepai dan Desa Morehe di Kecamatan Uepai. Secara tertulis 2 desa ini menerima dana desa mulai 2017 hingga 2018. Namun pemerintah kecamatan uepai membantah. Karena desa ini berubah status pasca-pemekaran wilayah. Adanya desa fiktif alias desa hantu pertama kali disebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pasalnya gelontoran dana tergolong menggiurkan. Tahun ini saja tiap desa bisa mendapat dana Rp 1,3 miliar. Sementara Mendagri Tito Karnavian menemukan sedikitnya ada 4 desa yang minim penduduk. Lalu kemana dana desa ini mengalir? Dan apa yang harusnya dilakukan pemerintah pusat? Kami membahasnya bersama Sekjen Fitra Misbah Hasan. #DanaDesa #DesaFiktif #Fitra
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com