Serapan APBD 2019 Baru 60 Persen, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Perhatikan Belanja Modal

Kompas.com - 01/11/2019, 16:24 WIB
Mendagri Tito Karnavian saat menggelar pertemuan dengan KPK bicarakan penjagaan anggaran. Dok. KemendagriMendagri Tito Karnavian saat menggelar pertemuan dengan KPK bicarakan penjagaan anggaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan, saat ini serapan anggaran daerah ( APBD) tahun 2019 di seluruh daerah baru mencapai 60 persen.

Hal tersebut berdasarkan laporan dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Keuda Kemendagri) yang mengevaluasi serapan-serapan anggaran seluruh daerah.

"Saya melihat dari minggu lalu, laporan dari Dirjen Keuda yang mengevaluasi (anggaran) ternyata banyak sekali daerah yang daya serapnya baru 60-an persen, padahal ini tinggal dua bulan lagi," kata Tito di kantor Kemendagri, Jumat (1/11/2019).

Baca juga: Mendagri Tak Mau Intervensi Polemik RAPBD DKI 2020

Tito mengatakan, apabila serapan anggaran sebesar 60 persen tersebut hanya dialokasikan untuk belanja pegawai serta barang dan jasa, maka yang menikmati hanya para pegawai saja sedangkan masyarakat tak merasakannya.

"Itu kuncinya ada di belanja modal. Maka di belanja modal itu harus betul-betul diplototin oleh kepala daerah, DPRD, dan nanti juga sampai ke kami dan juga para pengawas," kata dia.

Terlebih, pengawasan juga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melihat apakah belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah dirasakan masyarakat atau tidak.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Sesuaikan Program dengan Visi Presiden

Ditambah lagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta agar daerah harus menyesuaikan dengan kebutuhannya.

Antara lain, harus ada program yang menyentuh pembangunan ESDM, bidang kesehatan dan pendidikan.

Kemudian membangun lapangan pekerjaan, investasi, kemudahan untuk membuka swasta dalam berinvestasi di daerah masing-masing agar tidak dipersulit.

"Jangan nanti begitu swasta masuk, belum apa-apa sudah 'saya dapat apa?' Nah itu, kalau sampai itu terjadi, kami akan tegas," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X