Menko PMK: Mahasiswa dan Dosen Harus Diberi Keleluasaan Sampaikan Kebenaran

Kompas.com - 14/11/2019, 17:52 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat memberikan sambutan dalam kunjungan kerjanya ke Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (10/11/2019). Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat memberikan sambutan dalam kunjungan kerjanya ke Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (10/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, guru besar, dosen, dan mahasiswa harus diberi keleluasaan untuk menyampaikan kebenaran.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat membuka Rapat Evaluasi KKN Tematik Revolusi Mental Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

"Kita harus memberikan kelelulasan para guru besar terutama dosen termasuk mahasiswa untuk sampaikan apa saja atas nama kejujuran, kebenaran," kata Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK Akan Rumuskan Lebih Cermat soal Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata

Pesan tersebut disampaikan Muhadjir ketika ia meminta pihak perguruan tinggi untuk tidak meninggalkan tiga marwah agar kampus atau universitas tak kehilangan jati dirinya.

Marwah tersebut adalah otonomi universitas atau kampus, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.

"Mimbar akademik adalah hak mahasiswa, hak dosen, khususnya guru besar untuk menyampaikan apa saja penemuan dia terutama untuk kepentingan masyarakat luas tanpa ada beban dengan pertanggungjawaban dia secra akademik," kata Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK Minta KKN Dievaluasi

"Jangan sampai ada pretensi-pretensi, terutama pretensi politik. Tapi godaan paling berisiko untuk jaga tiga marwah itu adalah godaan politik," kata Muhadjir.

Oleh karena itu, kata dia, apabila ingin agar pertumbuhan keilmuan di negeri ini berkembang, maka keleluasaan dari perguruan tinggi harus terbebas dari bermacam kungkungan.

"Teknologi akan jadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, maka keleluasaan perguruan tinggi harus terbebas dari bermacam kungkungan terutama kebebasan akademiknya," kata dia.

Baca juga: Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Oleh karena itu, dalam berbagai kondisi, pimpinan universitas diharapkannya bisa menjaga tiga marwah tersebut.

Sebab jika tidak, kata dia, maka masyarakat tidak bisa berharap ada elemen independen yang melihat segala sesuatu dengan jujur yang dalam hal ini ada di perguruan tinggi.

"Terutama untuk memberikan keseimbangan ketika negara dalam keadaan jalan yang tidak seharusnya," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X