Menko PMK: Mahasiswa dan Dosen Harus Diberi Keleluasaan Sampaikan Kebenaran

Kompas.com - 14/11/2019, 17:52 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat memberikan sambutan dalam kunjungan kerjanya ke Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (10/11/2019). Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat memberikan sambutan dalam kunjungan kerjanya ke Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (10/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, guru besar, dosen, dan mahasiswa harus diberi keleluasaan untuk menyampaikan kebenaran.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat membuka Rapat Evaluasi KKN Tematik Revolusi Mental Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

"Kita harus memberikan kelelulasan para guru besar terutama dosen termasuk mahasiswa untuk sampaikan apa saja atas nama kejujuran, kebenaran," kata Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK Akan Rumuskan Lebih Cermat soal Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata

Pesan tersebut disampaikan Muhadjir ketika ia meminta pihak perguruan tinggi untuk tidak meninggalkan tiga marwah agar kampus atau universitas tak kehilangan jati dirinya.

Marwah tersebut adalah otonomi universitas atau kampus, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.

"Mimbar akademik adalah hak mahasiswa, hak dosen, khususnya guru besar untuk menyampaikan apa saja penemuan dia terutama untuk kepentingan masyarakat luas tanpa ada beban dengan pertanggungjawaban dia secra akademik," kata Muhadjir.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Menko PMK Minta KKN Dievaluasi

"Jangan sampai ada pretensi-pretensi, terutama pretensi politik. Tapi godaan paling berisiko untuk jaga tiga marwah itu adalah godaan politik," kata Muhadjir.

Oleh karena itu, kata dia, apabila ingin agar pertumbuhan keilmuan di negeri ini berkembang, maka keleluasaan dari perguruan tinggi harus terbebas dari bermacam kungkungan.

"Teknologi akan jadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, maka keleluasaan perguruan tinggi harus terbebas dari bermacam kungkungan terutama kebebasan akademiknya," kata dia.

Baca juga: Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Oleh karena itu, dalam berbagai kondisi, pimpinan universitas diharapkannya bisa menjaga tiga marwah tersebut.

Sebab jika tidak, kata dia, maka masyarakat tidak bisa berharap ada elemen independen yang melihat segala sesuatu dengan jujur yang dalam hal ini ada di perguruan tinggi.

"Terutama untuk memberikan keseimbangan ketika negara dalam keadaan jalan yang tidak seharusnya," kata dia.

Kompas TV Serah terima jabatan Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga berlangsung Hari ini (24/10). Menko PMK yang baru, Muhadjir Effendy akan melanjutkan tugas pendahulunya, Puan Maharani. Muhajir ingin terus mengembangkan nilai-nilai kehidupan, yaitu gotong royong, saling menghargai dan menghormati di tengah warga yang beragam. Sementara mantan Menko PMK, Puan Maharani berharap koordinasi kementerian di bawah Menko PMK yang baru akan lebih baik. #KabinetIndonesiaMaju #MenkoPMK #MuhadjirEffendy
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dari Empat Kandidat Ini, Siapakah yang Paling Tepat Jadi Gubernur Ibu Kota Negara?

Dari Empat Kandidat Ini, Siapakah yang Paling Tepat Jadi Gubernur Ibu Kota Negara?

Nasional
Singgung Kemenangan PDI-P Hadapi Gugatan Mantan Kader, Mega: Saya Bukan Sembarang Pecat

Singgung Kemenangan PDI-P Hadapi Gugatan Mantan Kader, Mega: Saya Bukan Sembarang Pecat

Nasional
Jaksa Agung Kaji Kemungkinan Terapkan Hukuman Mati untuk Kasus Mega Korupsi

Jaksa Agung Kaji Kemungkinan Terapkan Hukuman Mati untuk Kasus Mega Korupsi

Nasional
93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi Minta Pemuda Saling Memberdayakan

93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi Minta Pemuda Saling Memberdayakan

Nasional
Cegah TPPU dan Pendanaan Terorisme, PPATK Luncurkan Financial Integrity Rating 2021

Cegah TPPU dan Pendanaan Terorisme, PPATK Luncurkan Financial Integrity Rating 2021

Nasional
Hari Sumpah Pemuda, Puan Minta Generasi Muda Maknai Keberagaman Indonesia

Hari Sumpah Pemuda, Puan Minta Generasi Muda Maknai Keberagaman Indonesia

Nasional
Megawati: Kalau Enggak Suka Lagi Sama PDI-P Silakan Mengundurkan Diri

Megawati: Kalau Enggak Suka Lagi Sama PDI-P Silakan Mengundurkan Diri

Nasional
Singgung UU Cipta Kerja, AMAN Nilai Indonesia Dibentuk Jadi Bangsa Tidak Beradab

Singgung UU Cipta Kerja, AMAN Nilai Indonesia Dibentuk Jadi Bangsa Tidak Beradab

Nasional
UPDATE 28 Oktober: 259.541 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,14 Persen

UPDATE 28 Oktober: 259.541 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,14 Persen

Nasional
Kementerian PPPA: Pelayanan bagi Korban Kekerasan Harus Terus Dilakukan

Kementerian PPPA: Pelayanan bagi Korban Kekerasan Harus Terus Dilakukan

Nasional
UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

Nasional
UPDATE: Sebaran 723 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

UPDATE: Sebaran 723 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Profil Usmar Ismail, Bapak Perfilman yang Akan Dianugerahi Gelar Pahlawan oleh Jokowi

Profil Usmar Ismail, Bapak Perfilman yang Akan Dianugerahi Gelar Pahlawan oleh Jokowi

Nasional
Megawati: Kalau Memungkinkan, Bikinlah di Setiap Daerah Patung Bung Karno

Megawati: Kalau Memungkinkan, Bikinlah di Setiap Daerah Patung Bung Karno

Nasional
Usut Dugaan Korupsi Dana Insentif Daerah, KPK Geledah Sejumlah Tempat di Tabanan

Usut Dugaan Korupsi Dana Insentif Daerah, KPK Geledah Sejumlah Tempat di Tabanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.