Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Peringatan Sebelum Penindakan Hukum, KPK Singgung Kejaksaan-Polri

Kompas.com - 13/11/2019, 13:39 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua KPK Agus Rahardjo sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa penegak hukum semestinya memberikan peringatan terlebih dahulu apabila ada pejabat yang berpotensi tersangkut persoalan hukum.

Namun menurut Agus, pesan Presiden tersebut ditujukan bagi Kejaksaan Agung dan Polri.

"Misalnya di beberapa kabupaten di Jawa. Kan ditangkap karena suap menyuap jabatan. Itu saya yakin Kapolres, Kajari, sudah dengar," ujar Agus saat dijumpai di SICC, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

"Nah, kalau diingatkan seperti Presiden sampaikan tadi, ya tolong (kejaksaan dan polisi) itu menghentikan," lanjut dia.

Baca juga: Jokowi: Kalau Ada Masalah Hukum Diingatkan Dulu, Jangan Langsung Ditebas

Agus menyinggung keberadaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri dari kepala daerah, kepala kejaksaan setempat dan kepala satuan wilayah Polri.

Menurut dia, dengan adanya Forkopimda, semestinya proses saling kontrol terjadi sehingga KPK tidak mesti sampai melakukan penegakan hukum

"Itu pasti akan lebih baik dibanding penindakan. Jadi saya titip pesen ke Pak Jaksa Agung dan Pak Kapolri kalau sampai ada OTT, berarti enggak baik sinergi (antara pemimpin) di daerah tadi," ujar Agus.

Baca juga: Minta Penegak Hukum Tak Cari Kesalahan Pejabat Daerah, Jokowi Singgung Anggaran DKI

"Ini perlu dievaluasi masing-masing supaya pencegahan betul-betul berjalan," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta aparat penegak hukum untuk memberi peringatan terlebih dahulu jika ada pejabat daerah yang berpotensi tersangkut masalah hukum.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019 di Sentul, Bogor, Rabu pagi.

"Saya titip, kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal, preventif dulu, diingatkan dulu. Jangan ditunggu, kemudian peristiwa terjadi baru di...," kata Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi: Banyak Polisi Jaksa Peras Pengusaha, Saya Minta Dipecat

Jokowi tidak melanjutkan kalimatnya sampai selesai. Ia lalu bertanya kepada seluruh peserta yang hadir mengenai instruksinya itu.

"Setuju semuanya?" kata Jokowi.

"Setuju," jawab peserta yang hadir dengan kompak.

Hadir dalam acara itu para gubernur, bupati serta walikota dari seluruh wilayah. Hadir juga seluruh kapolda dan kepala kejaksaan tinggi. 

 

Kompas TV Bom bunuh diri terjadi diMarkas Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11/2019).Laporan dari jurnalis Kompas TV, Ferry Irawan, ledakan terjadi pada Rabu 08.30 WIB. "Diduga kuat merupakan bom karena kondisi terduga pelaku yang membawa bahan peledak tidak utuh pasca-ledakan," kata Ferry, seperti dilansir dari siaran langsung Kompas TV, Rabu pagi. Selain terduga pelaku, seorang anggota polisi dikabarkan terluka. Petugas tersebut telah dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya Diduga pelaku bom melewati petugas dan memaksa masuk menuju ke lokasi dekat dengan kantin di Polrestabes Medan. Dalam rekaman kamera pemantau di Polrestabes Medan, tampak seorang pria menggunakan jaket warna hijau dan hitam yang diduga merupakan jaket ojek online. Dalam video tersebut, nampak pria tersebut membawa tas sedang berjalan ke arah kantin, dan tak lama ledakan pun terjadi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com