Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dugaan Mafia Migas di PES, Kasus Sulit yang Ditagih Jokowi dari KPK

Kompas.com - 12/11/2019, 20:23 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan suap terkait perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Service Pte Ltd (PES), menjadi kasus kedua yang mendapat perhatian Presiden Joko Widodo untuk segera diselesaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, penanganan kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan.

KPK pun telah menetapkan seorang tersangka, yaitu Managing Director PES periode 2009-2013 Bambang Irianto.

Laode menyatakan, salah satu kesulitan penanganan kasus ini lantaran membutuhkan penelusuran bukti lintas negara, sehingga memerlukan kerja sama internasional yang kuat.

Negara-negara tersebut meliputi Thailand, Uni Emirat Arab, Singapura dan British Virgin Island. Ia pun menyayangkan hanya dua negara yang bersedia membantu penanganan perkara ini.

"Kesulitan lain karena kasus ini melibatkan sejumlah ‘perusahaan cangkang’ di beberapa negara 'save haven', seperti British Virgin Island," kata Laode dalam keterangan tertulis, Selasa (12/11/2019).

Baca juga: KPK Respons Mahfud MD soal Kasus Korupsi Besar yang Tak Terungkap

Pernyataan Laode menanggapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi pernah menyampaikan laporan kepada KPK, namun kasusnya tak kunjung diungkap.

Kasus ini mulai diselidiki KPK sejak Juni 2014. Namun, KPK baru berhasil menetapakan Bambang sebagai tersangka pada September 2019.

Bambang diduga menerima uang sedikitnya 2,9 juta dollar AS atau setara Rp 40,75 miliar karena membantu pihak swasta terkait bisnis migas di lingkungan PES.

"Kami telah mengonfirmasi sejumlah temuan dugaan praktik mafia minyak dan gas. Bahkan, dalam perkara ini ditemukan bagaimana alur suap dilakukan lintas negara dan menggunakan perusahaan cangkang di yurisdiksi asing yang masuk dalam kategori tax haven countries," kata Laode saat mengumumkan penetapan Bambang sebagai tersangka di Jakarta pada 10 September lalu.

Uang yang diterima Bambang diduga mengalir melalui rekening perusahaan Siam Group Holding Ltd pada periode 2010 hingga 2013.

Baca juga: BW Menduga Ada yang Ingin Hambat KPK dalam Bongkar Korupsi Migas

Uang itu diduga merupakan sebagai bentuk imbalan karena telah membantuk Kernel Oil Pte Ltd terkait dengan kegiatan perdagangan produk kilang dan minyak mentah kepada PES di Singapura dan pengiriman kargo.

Siam merupakan perusahaan yang didirikan Bambang yang berada di British Virgin Island.

Perusahaan ini dibuat untuk menampung penerimaan uang dari Kernel Oil, karena ia telah membantu mengamankan jatah alokasi kargo Kernel Oil dalam tender pengadaan atau penjualan minyak mentah atau produk kilang.

"Sebagai imbalannya, diduga BTO (Bambang) menerima sejumlah uang yang diterima melalui rekening bank di luar negeri. Ini juga menjadi salah satu kendala kami karena melibatkan otoritas lintas negara," kata Laode.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com