Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dugaan Mafia Migas di PES, Kasus Sulit yang Ditagih Jokowi dari KPK

Kompas.com - 12/11/2019, 20:23 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan suap terkait perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Service Pte Ltd (PES), menjadi kasus kedua yang mendapat perhatian Presiden Joko Widodo untuk segera diselesaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, penanganan kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan.

KPK pun telah menetapkan seorang tersangka, yaitu Managing Director PES periode 2009-2013 Bambang Irianto.

Laode menyatakan, salah satu kesulitan penanganan kasus ini lantaran membutuhkan penelusuran bukti lintas negara, sehingga memerlukan kerja sama internasional yang kuat.

Negara-negara tersebut meliputi Thailand, Uni Emirat Arab, Singapura dan British Virgin Island. Ia pun menyayangkan hanya dua negara yang bersedia membantu penanganan perkara ini.

"Kesulitan lain karena kasus ini melibatkan sejumlah ‘perusahaan cangkang’ di beberapa negara 'save haven', seperti British Virgin Island," kata Laode dalam keterangan tertulis, Selasa (12/11/2019).

Baca juga: KPK Respons Mahfud MD soal Kasus Korupsi Besar yang Tak Terungkap

Pernyataan Laode menanggapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi pernah menyampaikan laporan kepada KPK, namun kasusnya tak kunjung diungkap.

Kasus ini mulai diselidiki KPK sejak Juni 2014. Namun, KPK baru berhasil menetapakan Bambang sebagai tersangka pada September 2019.

Bambang diduga menerima uang sedikitnya 2,9 juta dollar AS atau setara Rp 40,75 miliar karena membantu pihak swasta terkait bisnis migas di lingkungan PES.

"Kami telah mengonfirmasi sejumlah temuan dugaan praktik mafia minyak dan gas. Bahkan, dalam perkara ini ditemukan bagaimana alur suap dilakukan lintas negara dan menggunakan perusahaan cangkang di yurisdiksi asing yang masuk dalam kategori tax haven countries," kata Laode saat mengumumkan penetapan Bambang sebagai tersangka di Jakarta pada 10 September lalu.

Uang yang diterima Bambang diduga mengalir melalui rekening perusahaan Siam Group Holding Ltd pada periode 2010 hingga 2013.

Baca juga: BW Menduga Ada yang Ingin Hambat KPK dalam Bongkar Korupsi Migas

Uang itu diduga merupakan sebagai bentuk imbalan karena telah membantuk Kernel Oil Pte Ltd terkait dengan kegiatan perdagangan produk kilang dan minyak mentah kepada PES di Singapura dan pengiriman kargo.

Siam merupakan perusahaan yang didirikan Bambang yang berada di British Virgin Island.

Perusahaan ini dibuat untuk menampung penerimaan uang dari Kernel Oil, karena ia telah membantu mengamankan jatah alokasi kargo Kernel Oil dalam tender pengadaan atau penjualan minyak mentah atau produk kilang.

"Sebagai imbalannya, diduga BTO (Bambang) menerima sejumlah uang yang diterima melalui rekening bank di luar negeri. Ini juga menjadi salah satu kendala kami karena melibatkan otoritas lintas negara," kata Laode.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com