BW Menduga Ada yang Ingin Hambat KPK dalam Bongkar Korupsi Migas

Kompas.com - 19/02/2016, 19:13 WIB
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto di Gedung FH UKI, Jakarta Pusat, Jumat (19/2/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto di Gedung FH UKI, Jakarta Pusat, Jumat (19/2/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, menduga ada kepentingan yang berupaya menghambat KPK dalam membongkar kasus korupsi di bidang sumber daya alam.

Hal itu terlihat dari begitu kuatnya dorongan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Menurut Bambang, Indonesia saat ini memiliki 321 blok migas. Ada 68 wilayah kerja yang blok migasnya ditambah.

Kemudian, sebanyak 22 blok masih dalam pengembangan, dan 241 blok dalam tahap eksplorasi. Sementara itu, dari 58 blok, beberapa kontrak blok migas akan habis.

Untuk 3 tahun ke depan, setidaknya ada 31 blok migas yang kontraknya akan habis.

Menurut Bambang, revisi UU KPK dikhawatirkan sebagai bagian kuat dari kehendak yang ingin melemahkan wewenang KPK, dan mengamankan proses perpanjangan kontrak blok migas yang akan habis.

"Ini supaya lembaga seperti KPK tidak berdaya, apalagi KPK konsentrasi pada isu SDA. Kalau itu terjadi, ini ingin merampok negeri ini secara legitimate," kata Bambang di Gedung FH UKI, Jakarta Pusat, Jumat (19/2/2016).

Belum lagi, kata Bambang, persoalan yang menyangkut perizinan agraria. Menurut sambang, saat ini, setiap menit terdapat seperempat lahan desa yang terkonversi menjadi lahan usaha.

"Bahkan, ada korporasi yang sudah tahu di mana mata air di seluruh Indonesia. Jadi, ini bukan sekadar revisi. Ini ada kepentingan lain," kata Bambang.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X