Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penutupan Kongres Nasdem dan Pelukan Erat Jokowi-Surya Paloh...

Kompas.com - 12/11/2019, 09:40 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kongres II Partai Nasdem resmi ditutup pada Senin (11/11/2019) malam. Tak ada kejutan dalam hasil Kongres yang kembali melahirkan Surya Paloh sebagai ketua umum itu.

Sejak awal, Surya Paloh memang sudah diprediksi akan menjadi calon ketua umum tunggal dan dipilih secara aklamasi.

Adapun, yang membuat penutupan Kongres II Partai Nasdem menarik adalah kehadiran Presiden Joko Widodo. Sebab, hubungan Jokowi dengan Surya Paloh diisukan mengalami keretakan belakangan ini.

Isu dan spekulasi muncul setelah Surya Paloh bertemu Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman. Jokowi kemudian melemparkan sindiran atas pertemuan itu.

Baca juga: Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Dalam Kongres Partai Nasdem semalam, saling sindir antara Jokowi dan Surya juga masih terjadi, namun dalam suasana yang santai dan penuh keakraban.

Tak tampak ada keretakan dan ketegangan antara dua tokoh yang sudah berkoalisi sejak Pilpres 2014 lalu itu.

Sayang Megawati

Surya Paloh sebagai tuan rumah maju ke podium terlebih dulu. Ia memulai pidatonya dengan menegaskan komitmen Partai Nasdem terus mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Pidatonya terus berlanjut soal rencana Partai Nasdem yang hendak menggelar konvensi capres 2024.

Saat akan mengakhiri sambutannya, Surya pun meminta Jokowi untuk turut menyampaikan pidato di hadapan seluruh kader.

Namun, setelah itu Surya Paloh melemparkan candaan bahwa ia ingin memeluk erat mantan Wali Kota Solo itu, lebih erat daripada saat ia memeluk Presiden PKS.

"Ingin saya peluk lebih erat, tapi tidak bisa," kata Surya.

Baca juga: Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com