Prabowo: Setiap Warga Negara Berhak dan Wajib Ikut Bela Negara

Kompas.com - 11/11/2019, 14:34 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan keterangan sebelum rapat kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan keterangan sebelum rapat kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menekankan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam program bela negara.

Prabowo mengatakan, konsep pertahanan rakyat semesta telah menjadi doktrin pertanahan yang dianut oleh Bangsa Indonesia selama ini.

"Itu adalah doktrin Indonesia selama ini, lahir dari sejarah kita, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut bela negara," ujar Prabowo saat memaparkan program Kementerian Pertahanan dalam rapat kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Prabowo yakin Indonesia tidak akan dikuasai negara lain jika seluruh rakyat menjadi komponen pertahanan negara.

Artinya, pertahanan negara tidak hanya diperkuat oleh TNI sebagai komponen utama.

Baca juga: Serahkan Jabatan Ke Prabowo, Ryamizard Pesan soal Bela Negara hingga Ancaman Khilafah

Menurut mantan Komandan Jenderal Kopassus itu, perlu dibangun komponen cadangan yang berasal dari segala sektor.

"Kita harus menyiapkan komponen-komponen pendukung dari seluruh rakyat Indonesia dari semua sektor apakah itu sektor petani, nelayan, sektor swasta, akademis, ormas, parpol. Itu menjadi komponen pendukung pertahanan negara kita," kata Prabowo.

"Ini yang yang akan jadi fokus persiapan pemikiran dan penyelenggaraan gelar pertahanan dan keamanan negara kita ke depan," ucap dia.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN), setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Sementara itu, Pasal 4 Ayat (2) menyebut, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi.

Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib diberlakukan bagi warga negara sebagai calon komponen cadangan.

Baca juga: Prabowo: Kalau Terpaksa Perang, Laksanakan Pertahanan Rakyat Semesta!

Komponen cadangan disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama atau TNI dalam menghadapi ancaman militer.

Kemudian, Pasal 31 mengatur soal pembentukan komponen cadangan yang terdiri dari 4 tahap yakni pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran, dan penetapan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Konfederasi Persatuan Buruh: Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Persatuan Buruh: Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Menteri PPPA Minta Perempuan sebagai Manajer Rumah Tangga Ingatkan Protokol Kesehatan Keluarga

Menteri PPPA Minta Perempuan sebagai Manajer Rumah Tangga Ingatkan Protokol Kesehatan Keluarga

Nasional
KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

Nasional
Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Nasional
Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Nasional
UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Nasional
DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

Nasional
Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Nasional
Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Nasional
Ahli Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat tentang Pilkada, DPR dan Pemerintah Butuh Keputusan Cepat

Ahli Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat tentang Pilkada, DPR dan Pemerintah Butuh Keputusan Cepat

Nasional
Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Nasional
Pengamat LIPI: Pilkada 2020 Terkait Ambisi Parpol pada Pilpres 2024

Pengamat LIPI: Pilkada 2020 Terkait Ambisi Parpol pada Pilpres 2024

Nasional
Keluarkan SE Baru, Menpan RB Minta Penguatan Crisis Center Covid-19 di Kantor Pemerintah

Keluarkan SE Baru, Menpan RB Minta Penguatan Crisis Center Covid-19 di Kantor Pemerintah

Nasional
Sanksi Langgar Protokol Kesehatan di Kampanye Terbuka: Peringatan hingga Pembubaran

Sanksi Langgar Protokol Kesehatan di Kampanye Terbuka: Peringatan hingga Pembubaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X