Wacana Evaluasi Pilkada Langsung, antara Partisipasi Publik hingga Politik Uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah 14 tahun pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dilaksanakan, wacana evaluasi penyelenggaraannya kembali muncul.

Wacana itu dilontarkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah bertemu dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Rabu (6/11/2019).

Tito beranggapan, pelaksanaan pilkada langsung berbiaya mahal. Sehingga rawan terjadi praktik korupsi setelah kepala daerah terpilih.

Di sisi lain, pelaksanaan pilkada langsung juga dianggap sebagai sebuah bentuk demokrasi bagi masyarakat. Pasalnya, ada keterlibatan langsung dari publik untuk memilih kandidat kepala daerah terbaik menurut mereka.

"Banyak manfaatnya, yakni partisipasi demokrasi. Tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," kata Tito seperti dilansir dari Tribunnews.

Pandangan senada disampaikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Menurut Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani, evaluasi pelaksanaan pilkada langsung perlu dilakukan agar pelaksanaannya ke depan dapat berjalan lebih baik.

"Sebetulnya dari sisi DPR kan sudah lama lihat pilkada langsung ini banyak mudaratnya, meski enggak bisa tutup mata manfaatnya juga ada, yaitu hak demokrasi secara langsung bisa dinikmati rakyat," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Kamis (7/11/2019).

Baca juga: Sekjen PPP Sebut Pilkada Langsung Banyak Kekurangan, Mesti Dievaluasi

Sementara itu menurut Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, pelaksanaan pilkada langsung sudah cenderung mengarah ke praktik liberal.

Selain berbiaya mahal, praktik demokrasi ini juga memunculkan oligarki baru, yakni antara mereka yang memiliki modal besar dan akses ke media yang luas.