PDI-P Sebut Pilkada Langsung Lebih Banyak Kerugian

Kompas.com - 08/11/2019, 09:18 WIB
KOMPAS.com/CYNTHIA LOVA

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mendukung gagasan Mentero Dalam Negeri Tito Karnavian mengevaluasi sistem pilkada langsung yang menyebabkan tingginya biaya pemilu serta meningkatnya korupsi dan ketegangan politik.

"PDI-P menanggapi positif gagasan Mendagri Tito Karnavian untuk melalukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pemilu (pilkada) langsung yang menyebabkan tingginya biaya pemilu, korupsi, dan ketegangan politik akibat demokrasi bercita rasa liberal yang selama ini diterapkan di Indonesia," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Jumat (8/11/2019).

Baca juga: Golkar Tetap Konstisten Dukung Pilkada Langsung

Ia menambahkan, pilkada langsung selama ini selain berbiaya mahal, juga memunculkan oligarki baru, yakni kaum pemegang modal dan yang memiliki akses media yang luas.

Mereka yang mampu melakukan mobilisasi sumber daya modalnya, berpeluang terpilih.

Ia menilai, pilkada langsung mengubah demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi demokrasi yang berbasis kekuatan kapital.

PDI-P sendiri sejak dahulu telah menjalankan tradisi memilih pimpinan partai di semua level kepengurusan tanpa mekanisme pemilihan langsung, melainkan melalui proses musyawarah.

Baca juga: Sekjen PPP Sebut Pilkada Langsung Banyak Kekurangan, Mesti Dievaluasi

"Hasilnya, kualitas kepemimpinan patai di semua tingkatan meningkat, berbiaya sangat murah dan minim konflik. Karenanya PDI-P menjadi partai dengan biaya paling kompetitif dan efektif di dalam melakukan konsolidasi struktural partai," lanjut dia.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan apakah Pilkada langsung masih relevan saat ini.

Hal itu dikatakan Tito saat ditanya persiapan Pilkada oleh wartawan, usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (6/11/2019).

Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem poltik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," kata Tito seperti dikutip dari Tribunnews.

Sebagai mantan Kapolri, ia tidak heran apabila banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X