Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyesuaian Bukti KPK, Sidang Praperadilan I Nyoman Dhamantra Ditunda

Kompas.com - 06/11/2019, 22:20 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang lanjutan praperadilan I Nyoman Dhamantra pada agenda pembuktian dalam kasus suap pengurusan kuota dan izin impor bawang putih.

Penundaan sidang praperadilan terjadi karena perlu adanya penyesuaian bukti yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pihak termohon.

Adapun item bukti yang perlu dilengkapi berupa penyesuaian di dalam CD dan apa yang tertulis di dalam surat bukti.

"Sebelum besok menghadirkan saksi, kami akan terima lebih dulu bukti surat yang ditunda dari Termohon. Sidang ditunda hari Kamis 7 November 2019," ujar hakim tunggal Krisnugroho di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2019).

Dalam pengecekan bukti dari kedua belah pihak, majelis hakim memerlukan waktu sekitar dua jam. Pengecekan dimulai pukul 10.30 hingga 12.30.

Sebelum Krisnugroho memutuskan menunda, tim kuasa hukum Dhamantra memperdebatkan isi bukti CD yang disodorkan KPK.

"Sebelum ditutup, Yang Mulia, tadi sempat diperlihatkan bukti berupa CD. CD ini kita tidak tahu isi CD-nya apa. Kalau berkenan, CD itu ditampilkan di sini," ucap salah satu kuasa hukum Dhamantra.

Sementara, pihak KPK meminta majelis hakim pada lanjutan sidang berikutnya untuk menyediakan alat pemutar CD. Tujuannya supaya pihak I Nyoman Dhamantra sebagai pemohon dapat melihat isi CD tersebut.

"Kalau boleh, kami mohon waktunya besok minta disediakan alat pemutar CD-nya, Yang Mulia," kata perwakilan Biro Hukum KPK, Firman.

Menjawab permintaan tersebut, Krisnugroho berusaha akan menyediakan alat pemutar agar dapat diperlihatkan isi CD kepada Dhamantra.

"Sidang disepakati (besok) dimulai pukul 09.00. Sekaligus menghadirkan saksi ahli," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com