Kompas.com - 06/11/2019, 16:16 WIB
Menkumham Yasonna H Laoly, memberikan keterangan kepada wartawan di lobi Gedung Ditjen AHU Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019). KOMPAS.com/Dian ErikaMenkumham Yasonna H Laoly, memberikan keterangan kepada wartawan di lobi Gedung Ditjen AHU Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Protokol dan Keamanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ardian Nova Christiawan, memberikan klarifikasi atas pemberitaan yang menyebut Menkumham Yasonna Laoly nyaris salah memasuki mobil ketika ditanya perihal peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tidak benar ada berita menuliskan Pak Yasonna Laoly salah menaiki mobilnya. Atau menuliskan Menkumham Yasonna sudah menaiki mobil tamu (Menteri Kehakiman Laos). Lalu turun dan berpindah ke mobilnya yang berada di belakang," ujar Ardian melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (6/11/2019).

Kompas.com menjadi salah satu media yang menulis pemberitaan itu. Namun, dalam artikel itu tidak ditulis bahwa Yasonna sudah masuk ke mobil Menteri Kehakiman Laos Seysi Sevtihong, tetapi nyaris salah masuk.

Baca: Ketika Yasonna Nyaris Salah Masuk Mobil Saat Ditanya Perppu KPK

Ardian Nova kemudian menjelaskan kronologi kejadian saat Yasonna nyaris salah masuk mobil

Peristiwa itu terjadi di Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham pada Senin (4/11/2019).

"Bahwa sebelum beliau (Yasonna) keluar dari pintu utama gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) sudah ada satu anggota protokoler stand by di depan mengarahkan mobil dituju Menkumham dan Menteri Hukum dan Kehakiman Laos," tuturnya

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia melanjutkan, Kepala Sub Bagian Protokoler Kemenkumham Dimitri Bhisma berada di lapangan sekaligus mengawal dan mengarahkan Yasonna Laoly masuk ke mobil dinasnya usai penandatangan kesepakatan dengan Menteri Hukum dan Kehakiman Laos.

Yasonna memang sempat bergerak menuju sebuah mobil yang bukan disiapkan untuk Menteri Seysi Sevtihong.

Namun, dia belum masuk ke dalam mobil. Sebelah kaki Yasonna juga belum naik dan berpijak masuk ke dalam, seperti yang ditulis dalam pemberitaan Kompas.com sebelumnya.

"Jadi kalau saya pribadi saat meminta keterangan Bisma terkait berita salah masuk mobil itu tidak benar," tutur Ardian.

Dia pun mengungkapkan bahwa protokoler yang stand by di depan kendaraan sudah menjadi prosedur operasional standar di Kemenkumham.

Hal itu berlaku juga setiap kegiatan Menkumham di mana saja. Bahkan, perangkat pengawal ikut melekat pada Menkumham dan selalu berkomunikasi dengan handy talkie menginformasikan setiap pergerakan menteri.

"Ada satu petugas Propam yang menempel di kendaraan menteri," ujar Ardian.

Kemudian, menyoal posisi mobil Menteri Hukum dan Kehakiman Laos Seysi Sevtihong yang berada di depan mobil Menkumham Yasonna, Ardian mengatakan bahwa hal itu menunjukkan sopan santun budaya Timur yang sedang kedatangan tamu.

"Maka mobil Menteri Seysi Sevtihong ditempatkan di depan. Sedangkan mobil Menteri Yasonna berada di belakang, " tuturnya.

Ardian pun menegaskan Kepala Sub Bagian Protokoler Kemenkumham Dimitri Bhisma juga yang mengarahkan Menkumham Yasonna menuju mobilnya yang berada di belakang.

Kemudian, dia mengarahkan Menteri Hukum dan Kehakiman Laos Seysi Sevtihong masuk ke dalam mobilnya yang berada persis di pintu utama masuk gedung Ditjen AHU.

Ditanya soal Perppu KPK

Kedua menteri ini memang sebelumnya menggelar pertemuan dan mencapai kesepakatan kerja sama di bidang hukum. Meski demikian, Menteri Saysy yang berdiri tepat di sisi kanan Yasonna tidak ikut memberikan keterangan.

Usai berbicara soal kerja sama kedua negara sekitar empat menit, Yasonna mempersilakan wartawan mengajukan pertanyaan.

Sekitar tiga wartawan kemudian bertanya seputar poin kesepakatan dan urgensi kerja sama tersebut.

Setelah menanggapi seluruh pertanyaan seputar acara, Yasonna kembali mempersilakan wartawan bertanya. Hampir serentak, awak media menyebut ingin bertanya isu lain.

Salah satu yang ditanya adalah rencana Presiden Joko Widodo soa penerbitan Perppu KPK. Namun, Yasonna meminta jangan bertanya soal isu lain.

"Isu lain jangan (jangan ditanyakan)," ujar politisi PDI-P itu sambil beranjak pergi dari kerumunan wartawan menuju pintu keluar lobi.

Wartawan mengejar Yasonna hingga teras gedung, mencoba memancing dengan pertanyaan tentang apakah kerja sama dengan Laos juga menyoal pemberantasan korupsi.

Pria yang sempat terpilih sebagai anggota DPR periode 2019-2024 ini hanya mengiyakan dengan singkat.

"Iya itu semua dibahas dalam kerja sama," ucapnya.

Wartawan pun terus mengejar Yasonna yang akhirnya mau memberikan sedikit jawaban.

"Ya itu ditanyakan saja ke Pak Menko, lah (Menko Polhukam Mahfud MD), biar ditindaklanjuti," kata Yasonna sambil masuk ke dalam mobil.

Dia pun sempat berujar jika penerbitan perppu bukan merupakan wewenang dirinya.

Melanjutkan perkataannya, Yasonna mengingatkan bahwa UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK kini sudah berlaku.

"Itu sekarang sudah berlaku. Kan kita lihat kita analisis dulu. Dalam pelajaran itu, tenang saja," kata dia, di dalam mobil menutup perbincangan dengan wartawan.

Usai pernyataan tersebut, mobil ditutup. Yasonna sempat menyatakan terima kasih kepada wartawan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masa Jabatan Anies Berakhir 2022, Relawan Siapkan 'Panggung' Baru

Masa Jabatan Anies Berakhir 2022, Relawan Siapkan "Panggung" Baru

Nasional
Kapan Syarat PCR untuk Penumpang Semua Moda Transportasi Berlaku? Ini Penjelasan Satgas

Kapan Syarat PCR untuk Penumpang Semua Moda Transportasi Berlaku? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
MK Tolak Uji Formil UU Minerba, Tiga Hakim Sampaikan Perbedaan Pendapat

MK Tolak Uji Formil UU Minerba, Tiga Hakim Sampaikan Perbedaan Pendapat

Nasional
Yakin Ganjar Diusung PDI-P di Pilpres 2024, Relawan Jokowi: Bu Mega Tak Mungkin Mau Partainya Kalah

Yakin Ganjar Diusung PDI-P di Pilpres 2024, Relawan Jokowi: Bu Mega Tak Mungkin Mau Partainya Kalah

Nasional
Kejar Target Vaksinasi, Pemerintah Siapkan Strategi Sosial dan Vaksin Anak 5-11 Tahun

Kejar Target Vaksinasi, Pemerintah Siapkan Strategi Sosial dan Vaksin Anak 5-11 Tahun

Nasional
Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 5-11 Tahun Mulai 2022, 3 Jenis Vaksin Disiapkan

Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 5-11 Tahun Mulai 2022, 3 Jenis Vaksin Disiapkan

Nasional
Satgas Sebut Peningkatan Cakupan Vaksinasi Jadi Tugas Besar Seluruh Pihak

Satgas Sebut Peningkatan Cakupan Vaksinasi Jadi Tugas Besar Seluruh Pihak

Nasional
Nilai Jokowi Butuh Jubir Layaknya Wimar Witoelar, PKB: Cerdas, Paham Urusan, Tidak Berlebihan

Nilai Jokowi Butuh Jubir Layaknya Wimar Witoelar, PKB: Cerdas, Paham Urusan, Tidak Berlebihan

Nasional
Relawan ANIES, Kampanye Lewat Sembako

Relawan ANIES, Kampanye Lewat Sembako

Nasional
Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Nasional
Uji Formil UU Minerba, MK Nyatakan Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

Uji Formil UU Minerba, MK Nyatakan Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

Nasional
Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK Jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK Jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Nasional
Relawan Anies Klaim Tak Pakai 'Buzzer' untuk Dukung ke Pilpres 2024

Relawan Anies Klaim Tak Pakai "Buzzer" untuk Dukung ke Pilpres 2024

Nasional
Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
MK Tolak Gugatan Uji Formil UU Minerba yang Diajukan Anggota DPD

MK Tolak Gugatan Uji Formil UU Minerba yang Diajukan Anggota DPD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.