Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ombudsman Minta Tiap Instansi Bentuk Tim Ad Hoc Terkait Seleksi CPNS

Kompas.com - 06/11/2019, 14:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia meminta setiap instansi dan pemerintah daerah yang menerima CPNS pada tahun ini membentuk tim ad hoc untuk melayani aduan terkait proses seleksi dan penerimaan CPNS tahun 2019.

"Supaya tidak terjadi kesalahan seperti apa kelemahan pelayanan seperti tahun lalu, agar setiap instansi penerima CPNS mempunyai internal complain handling khusus yang bersifat adhoc," kata anggota Ombudsman RI Laode Ida di Kantor Ombudsman RI, Rabu (6/11/2019).

Baca juga: Ombudsman Bentuk Tim untuk Awasi Penerimaan CPNS 2019

 

Laode mengatakan, setiap instansi sebetulnya telah mempunyai layanan pengaduan berupa help desk. Namun, ia menilai layanan tersebut belum berfungsi secara maksimal.

Sebab, layanan pengaduan itu melayani pengaduan terkait instansi tersebut secara umum, tidak fokus kepada persoalan terkait proses seleksi dan penerimaan CPNS.

"Pada tahun lalu help desk ini dibukalah chanel di instansi tetapi terkadang hanya formalitas saja, ditelepon, dihubungi, dinyatakan tunggu tapi tidak pernah terjawab akhirnya," ujar Laode.

Baca juga: Lima Hal yang Wajib Diketahui Sebelum Daftar CPNS 2019

Laode berharap, tim adhoc di masing-masing instansi bisa menjawab segala pertanyaan dan aduan yang dilayangkan peserta seleksi CPNS dengan jelas.

Di samping itu, Ombudsman sendiri juga telah membentuk tim guna mengawasi proses seleksi dan penerimaan CPNS serta menerima aduan-aduan dari publik terkait penerimaan CPNS.

Kompas TV Pemerintah akan membuka pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS, pada 11 sampai 24 November 2019 mendatang. Selain syarat dokumen yang dipangkas menjadi lebih sederhana, tahun ini foto selfie atau swafoto, kembali menjadi salah satu syarat pendaftaran seleksi CPNS.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com