Mendagri Minta Kepala Daerah Sesuaikan Program dengan Visi Presiden

Kompas.com - 30/10/2019, 17:26 WIB
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah menyesuaikan program kerja dengan visi-misi Presiden Joko Widodo.

Visi-misi Presiden pada periode keduanya ialah menciptakan SDM Indonesia yang unggul agar mampu bersaing di kancah global.

Karena itu, semua kepala daerah harus benar-benar memahami agar mampu menransformasikannya ke dalam program daerah.

Baca juga: Cegah Penyelewengan Dana Transfer Daerah, Mendagri Gandeng KPK

"Tolong kalau ada program-program, rencana untuk tahun 2020, betul-betul disesuaikan selain dengan kebutuhan lokal, dengan visi misi Bapak Presiden," ujar Tito di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Selain itu, ia juga meminta kepala daerah agar menyusun program sesuai dengan kebutuhan warganya. Hal itu penting dilakukan agar anggaran terserap optimal.

"Tolong ini masih dalam proses di beberapa daerah yang menyelesaikan sisa anggaran di tahun 2019, agar betul-betul penyerapannya tepat sasaran," lanjut mantan Kapolri itu.

Sebelumnya Tito juga menegaskan, bakal mengungkap ke publik ihwal pemerintah provinsi (pemprov) mana saja yang tidak menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai 60 persen hingga akhir tahun 2019.

Tito mengaku mendapatkan informasi adanya pemprov yang belum menyerap anggaran sebanyak 60 persen hingga saat ini.

Baca juga: Soal Anggaran Lem Aibon Pemprov DKI, Mendagri Tito Akan Bicara dengan Anies

"Kita akan evaluasi akhir tahun ini karena saya dapat informasi dari jajaran Kemendagri, lebih kurang 60 persen (APBD) belum terserap, padahal kurang dua bulan lagi. Artinya penggunaan dana tidak efektif kalau hanya 60 persen," ujar Tito saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

"Kita (Kemendagri) akan melihat provinsi per provinsi dan kabupaten, yang bagus (penyerapan anggarannya) akan diberi penghargaan. Sedangkan yang kurang bagus akan kita sebutkan dan akan kita aktifkan APIP untuk menyisir ada enggak program yang tepat sasaran," sambungnya. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X