Kompas.com - 01/11/2019, 15:43 WIB
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala badan setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala badan setingkat menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku tak mau mengintervensi terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), termasuk persoalan APBD Provinsi DKI Jakarta yang sedang menjadi polemik.

"Jangan bawa-bawa saya ke isu yang masih di tingkat daerah. Saya kan tak mau intervensi daerah sebelum mereka final (APBD), mereka memiliki mekanisme sendiri," kata Tito di Kantor Kemendagri, Jumat (1/11/2019).

Tito menjelaskan, di tingkat provinsi masih terdapat pembahasan yang perlu dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) hingga Inspektorat untuk melakukan pengecekan. 

Baca juga: APBD DKI Uang Rakyat, Rencana Anggarannya Harus Dibuka ke Publik

Setelah itu, dibahas di DPRD. Apabila pembahasan di Dewan sudah selesai, APBD kemudian diajukan ke Kemendagri dan ditanggapi. 

"Kalau sudah di Kemendagri, baru kami miliki kewenangan untuk melihat apakah menyentuh sasaran atau tidak, rasional atau tidak. Tentu saja sekarang masih di tahap provinsi, kami tidak bisa dan tak ingin intervensi," kata Tito.

Kendati demikian, pihaknya tetap mencoba mengingatkan soal prinsip penggunaan anggaran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia meminta, selain belanja pegawai rutin dan belanja barang operasional, pemerintah daerah juga diharapkan bisa mengutamakan belanja modal yang tepat untuk kepentingan rakyat.

Hal tersebut sangat penting, kata dia, agar masyarakat bisa merasakannya secara langsung.

"Jangan belanja modal, beli barang tapi enggak dipakai. Jadi harus tepat dan dirasakan masyarakat," kata dia.

Baca juga: Djarot Sebut Kesalahan Input APBD DKI Bukan karena Sistem, melainkan SDM yang Bodoh

Diketahui permasalahan RAPBD DKI 2020 saat ini tengah menjadi polemik karena adanya temuan sejumlah usulan yang tidak relevan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). 

Antara lain yang menjadi sorotan adalah pengadaan lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar, bopoin  jenis pen drawing senilai Rp 123,8 miliar, hingga pengadaan influencer untuk promosi pariwisata DKI senilai Rp 5 miliar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Nasional
Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Nasional
Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri Hingga BIN Turun Tangan

Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri Hingga BIN Turun Tangan

Nasional
Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Nasional
Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Nasional
Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X