Mendagri Tak Mau Intervensi Polemik RAPBD DKI 2020

Kompas.com - 01/11/2019, 15:43 WIB
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala badan setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala badan setingkat menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku tak mau mengintervensi terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD), termasuk persoalan APBD Provinsi DKI Jakarta yang sedang menjadi polemik.

"Jangan bawa-bawa saya ke isu yang masih di tingkat daerah. Saya kan tak mau intervensi daerah sebelum mereka final (APBD), mereka memiliki mekanisme sendiri," kata Tito di Kantor Kemendagri, Jumat (1/11/2019).

Tito menjelaskan, di tingkat provinsi masih terdapat pembahasan yang perlu dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) hingga Inspektorat untuk melakukan pengecekan. 

Baca juga: APBD DKI Uang Rakyat, Rencana Anggarannya Harus Dibuka ke Publik

Setelah itu, dibahas di DPRD. Apabila pembahasan di Dewan sudah selesai, APBD kemudian diajukan ke Kemendagri dan ditanggapi. 

"Kalau sudah di Kemendagri, baru kami miliki kewenangan untuk melihat apakah menyentuh sasaran atau tidak, rasional atau tidak. Tentu saja sekarang masih di tahap provinsi, kami tidak bisa dan tak ingin intervensi," kata Tito.

Kendati demikian, pihaknya tetap mencoba mengingatkan soal prinsip penggunaan anggaran.

Dia meminta, selain belanja pegawai rutin dan belanja barang operasional, pemerintah daerah juga diharapkan bisa mengutamakan belanja modal yang tepat untuk kepentingan rakyat.

Hal tersebut sangat penting, kata dia, agar masyarakat bisa merasakannya secara langsung.

"Jangan belanja modal, beli barang tapi enggak dipakai. Jadi harus tepat dan dirasakan masyarakat," kata dia.

Baca juga: Djarot Sebut Kesalahan Input APBD DKI Bukan karena Sistem, melainkan SDM yang Bodoh

Diketahui permasalahan RAPBD DKI 2020 saat ini tengah menjadi polemik karena adanya temuan sejumlah usulan yang tidak relevan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). 

Antara lain yang menjadi sorotan adalah pengadaan lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar, bopoin  jenis pen drawing senilai Rp 123,8 miliar, hingga pengadaan influencer untuk promosi pariwisata DKI senilai Rp 5 miliar.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Gugus Tugas: Covid-19 seperti Malaikat Pencabut Nyawa bagi Kelompok Rentan

Ketua Gugus Tugas: Covid-19 seperti Malaikat Pencabut Nyawa bagi Kelompok Rentan

Nasional
64.958 Kasus Covid-19 di Indonesia, Waspada Kasus Positif yang Belum Terdeteksi

64.958 Kasus Covid-19 di Indonesia, Waspada Kasus Positif yang Belum Terdeteksi

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

Nasional
Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Nasional
Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Nasional
Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Nasional
Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Nasional
Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Nasional
Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Nasional
Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Nasional
Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Nasional
Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Nasional
Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Nasional
Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Nasional
Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X